KPK RI Apresiasi Bank Riau Kepri yang Jadi Pionir dalam Tiga Hal

Pada pembukaan rapat Adlinsyah mengapresiasi Bank Riau Kepri yang menjadi pionir dalam tiga hal.

KPK RI Apresiasi Bank Riau Kepri yang Jadi Pionir dalam Tiga Hal
Istimewa
Ketua Tim Koordinasi Wilayah dan Supervisi Pencegahan KPK RI Adlinsyah Malik Nasution yang didampingi langsung oleh Direktur Utama Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari beserta Komut HR. Mambang Mit memberikan arahan pada Rapat Evaluasi Program Optimalisasi Penerimaan Daerah Wilayah Riau dan Kepri, Senin (25/2/19). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Hangtuah Lantai 5 Gedung Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri. 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Guna mengevaluasi Program Optimalisasi Penerimaan Daerah (OPD) Wilayah Provinsi Riau dan Kepri Ketua Tim Koordinasi Wilayah dan Supervisi Pencegahan KPK RI Adlinsyah Malik Nasution melakukan rapat evaluasi bersama seluruh Direksi dan Komisaris BUMD di Provinsi Riau beserta seluruh Pejabat dilingkungan Bank Riau Kepri seperti Pemimpin Divisi, Pemimpin Cabang beserta Pemimpin Cabang Pembantu dan Pemimpin Kedai, Senin (25/2/19).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Hangtuah Lantai 5 Gedung Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri.

Pada pembukaan rapat Adlinsyah mengapresiasi Bank Riau Kepri yang menjadi pionir dalam tiga hal.

Yaitu sebagai BPD yang pertama menerapkan aturan tentang sistem dan prosedur SDM yang tidak membenarkan adanya hubungan keluarga didalam internal Bank Riau Kepri, sebagai BPD pertama yang mewajibkan pelaporan E LHKPN bagi seluruh pegawai Bank Riau Kepri dan sebagai BPD yang pertama kali menerapkan BPP antigratifikasi.

Ketiga hal ini dapat dijadikan contoh bagi seluruh BUMD yang ada di Provinsi Riau dan BPD seluruh Indonesia. Hal ini juga merupakan keberanian untuk melakukan keterbukaan

Ketua Tim Koordinasi Wilayah dan Supervisi Pencegahan KPK RI Adlinsyah Malik Nasution yang didampingi langsung oleh Direktur Utama Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari beserta Komut HR. Mambang Mit menyampaikanfokus perhatian KPK saat ini terletak pada pencegahan dan penindakan, pencegahan area-area yang rawan korupsi.

Sasaran optimalisasi penerimaan pajak daerah, transparansi dan akuntabilitas pengelola penerimaan daerah harus didorong.

Ia menjelaskan pihak perizinan harus berperan besar dalam mendorong penerimaan daerah, sebelum mengeluarkan izin, pengusaha harus bisa membayarkan hak-haknya kepada negara.

Selanjutnya Ia juga menyampaikandihadapan seluruh tamu undangan agar segera melaporkan kekayaan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Penyampaian LHKPN merupakan tangung jawab moral seseorang penyelenggara negara.

Halaman
12
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved