Izin Galian C Kini di Pemprov, Rohul Kehilangan PAD Rp3 Miliar Dalam Tiga Tahun

Sejak tiga tahun terakhir, izin galian C tidak lagi di daerah namun di Pemprov Riau. Daerah pun tak lagi bisa menarik pajak dari kegiatan tersebut.

Izin Galian C Kini di Pemprov, Rohul Kehilangan PAD Rp3 Miliar Dalam Tiga Tahun
Tribunpekanbaru/Johanes
Kabupaten Rohul kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp3 miliar dalam tiga tahun terakhir dari sektor pajak galian C. 

tribunpekanbaru.com - Setelah peralihan kewenangan bidang pertambangan dari kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi, seluruh usaha galian C atau kuari di Rokan Hulu (Rohul), diduga tidak lagi punya izin resmi.

Tak hanya membuat Pengusaha Galian C terombang-ambing akibat ketidak jelasan perizinan usaha mereka, kondisi tersebut juga menyebabkan Pemkab Rohul merugi hingga miliaran rupiah setiap tahun, akibat tak bisa lagi memungut pajak dari sektor tersebut.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hulu, Elbisri, mengungkapkan, kondisi tidak jelasnya perizinan Galian C ini sudah terjadi sejak tahun 2016 lalu. Sejak itu, Pemerintah Daerah tidak pernah lagi mengutip pajak Galian C karena tidak memiliki payung hukum.

"Satu tahun biasanya potensi pajak galian C Kabupaten Rokan Hulu itu bisa mencapai Rp1 miliar per tahun. Artinya tiga tahun ini kita sudah kehilangan 3 miliar rupiah," katanya, Minggu (3/3).

Ia menambahkan, agar memberikan kepastian hukum bagi pengusaha galian C dan Pemkab Rohul sebagai pemungut pajak, Bapenda Rohul mengharapkan Pemprov Riau segera mengeluarkan aturan yang jelas terkait perizinan usaha galian C ini.

Diakuinya, meski seluruh usaha galian C di Rohul tidak punya izin resmi, namun faktanya banyak kuari tetap beraktivitas dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan material pembangunan daerah.

Menurut Elbisri, operasional mereka seolah dimaklumi dengan alasan kekosongan hukum. Ironisnya, dalam kondisi tersebut Pemda tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi mengutip pajak galian C karena tidak adanya payung hukum dalam pemungutan pajak tersebut.

"Dengan adanya aturan dan regulasi yang jelas terkait galian C dari Pemprov Riau, kita harap semuanya mendapatkan keuntungan, pengusaha mendapatkan kepastian hukum dalam berusaha, Pemda mendapatkan PAD, dan masyarakat juga terpenuhi kebutuhannya akan material bangunan," sebutnya.

Dalam waktu dekat ini, Bapenda Rohul akan berkonsultasi dengan Pemprov Riau terkait regulasi pajak dan perizinan galian C di Rohul ini.

"Jika izin galian C tidak keluar, mustahil Pemkab Rohul bisa menarik pajak dari sektor galian C ini. Meskipun dalam Undang-undang 28 tahun 2009 jelas diatur bahwa pajak pertambangan itu 100 persen untuk daerah," tuturnya. (dkp)

Penulis: Donny Kusuma Putra
Editor: rinaldi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved