Pelalawan

BKP2D Pelalawan Riau Sebut Pejabat Lapor LHKPN Sudah Banyak

Kepala BKP2D Pelalawan Edi Suriandi mengatakan pejabat di Pemkab Pelalawan sudah banyak yang melakukan pendaftaran.

BKP2D Pelalawan Riau Sebut Pejabat Lapor LHKPN Sudah Banyak
Internet
Ilustrasi 

BKP2D Pelalawan Riau Sebut Pejabat Lapor LHKPN Sudah Banyak

TRIBUNPEKANBARU.COM, PELALAWAN - Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Pelalawan Edi Suriandi mengatakan pejabat di Pemkab Pelalawan sudah banyak yang melakukan pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Sebenarnya sudah banyak yang daftar LHKPN ini," kata Edi Suriandi, Senin (4/3/2019).

Seperti diketahui soal LHKPN menjadi enaknya serius kala acara Coffee Morning di aula kantor Bupati Pelalawan, Senin (4/3/2019).

Baca: Intip Spesifikasi Singkat Realme 3 yang Bakal Masuk Indonesia, Catat Jadwalnya

Bupati Pelalawan HM Harris sendiri yang memimpin rapat ini.

Dalam rapat ini terungkap sejauh ini baru 27 pejabat yang melaporkan LHKPN dari 286 pejabat. Padahal akhir Maret menjadi batas akhir penyerahan LHKPN.

Bupati Pelalawan HM Harris bahkan sempat mengancam tidak akan membayarkan Tunjungan Perbaikan Penghasilan (TPP) pejabat di lingkungan Pemkab Pelalawan yang tidak melakukan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Edi mengatakan 27 pejabat tersebut merupakan pejabat yang telah mendapatkan balasan dari KPK telah menyerahkan LHKPN. Padahal, sudah banyak pejabat Pemkab Pelalawan yang sudah menyerahkan.

"Senenatnya lebij dati 27 pejabat ya. Karena kan seluruh Indonesia. Bisa jadi sistem yang belum membalas. Sebenarnya sudah banyak pejabat yang lapor soal LHKPN," katanya.

Baca: Maudy Ayunda Diterima Kuliah di Universitas Harvard dan Stanford, Pilih yang Mana?

Namun ia mengapresiasi bupati Pelalawan yang menghibau soal LHKPN. Sebab tahun lalu Pemkab Pelalawan termasuk bagus dalam pelaporan LHKPN ini.

Tahun lalu saja, Pemkab Pelalawan termasuk dalam kategori bagus dalam hal pelaporan LHKPN ini. Sebab hanya dua atau tiga pejabat saja yang tidak melaporkan LHKPN.

LHKPN sendiri dilakukan setiap tahunnya. Ini diperuntukkan bagi pejabat eselon II, III dan IV. (Tribunpekanbaru.com / Palti Siahaan)

Saksikan juga berita video menarik dengan subscribe ke channel YouTube Tribunpekanbaru.com:

Penulis: Dian Maja Palti Siahaan
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved