Pelalawan

LHKPN Pejabat Pemkab Pelalawan Masih Rendah, Bupati Ancam Tidak Bayar TPP Pejabat

Bupati Pelalawan HM Harris mengancam tidak akan membayarkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi pejabat yang tidak melaporkan kekayannya.

LHKPN Pejabat Pemkab Pelalawan Masih Rendah, Bupati Ancam Tidak Bayar TPP Pejabat
Tribun Pekanbaru/Johanes Tanjung
Bupati Pelalawan, HM Harris. 

TRIBUNPELALAWAN.COM, PANGKALANKERINCI - Daftar pejabat di lingkungan Pemkab Pelalawan yang sudah melakukan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ini diketahui dalam acara coffee morning, Senin (4/3) di lantai III kantor bupati.

Asisten III Pemkab Pelalawan Emir Efendi yang menjadi moderator dalam rapat mengatakan hingga saat ini hanya 27 pejabat yang sudah melaporkan LHKPN.

"Dari 268, hanya 27 yang sudah melakukan LHKPN," kata Emir Efendi.

Pihaknya pun terus mengimbau agar pejabat di Pemkab Pelalawan melakukan LHKPN ini. Sebab
Maret ini menjadi batas akhir dari KPK.

Dikatakannya, untuk tahun lalu saja, Pemkab Pelalawan termasuk naik dan LHKPN ini. Sebab hanya dua atau tiga pejabat saja yang tidak melaporkan LHKPN.

Bupati Pelalawan HM Harris mengancam tidak akan membayarkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi pejabat yang tidak melaporkan kekayannya.

"Kalau enggak dimasukkan (LHKPN), TPP enggak dibayar," ancam Harris.

Harris mengatakan surat dari KPK sudah masuk ke mejanya terkait LHKPN ini. Surat tersebut meminta bupati untuk menegaskan kembali LHKPN.

"Ini (LHKPN) sudah mendesak. Soalnya surat dari KPK sudah masuk ke meja saya," ujarnya.

Ia pun meminta BKP2D Pelalawan untuk segera menerapkan nama - nama pejabat yang sudah melaporkan LHKPN. Ia juga meminta yang belum menyerahkan.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Pelalawan Edi Suriandi mengatakan pejabat di Pemkab Pelalawan sudah banyak yang melakukan pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Sebenarnya sudah banyak yang daftar LHKPN ini," kata Edi.

Edi mengatakan 27 pejabat tersebut merupakan pejabat yang telah mendapatkan balasan dari KPK telah menyerahkan LHKPN. Padahal,sudah banyak pejabat Pemkab Pelalawan yang sudah menyerahkan. (Tribunpelalawan.com/palti siahaan)

Penulis: Dian Maja Palti Siahaan
Editor: Nurul Qomariah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved