Pelalawan

Proyek RSUD Pelalawan Bermasalah Saat Proses Lelang Inspektorat Sudah Rekom Putus Kontrak Sejak Awal

Bupati Pelalawan merespon surat rekomendasi Inspektorat tersebut dengan mengeluarkan surat yang berbunyi proyek harus putus kontrak

Proyek RSUD Pelalawan Bermasalah Saat Proses Lelang Inspektorat Sudah Rekom Putus Kontrak Sejak Awal
Tribunpekanbaru.com /Palti Siahaan
Proyek pembangunan instalasi rawat inap THT, mata dan syaraf di RSUD Selasih yang bermasalah sehingga proyek tidak selesai. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PELALAWAN - Proyek instalasi rawat inap THT, mata dan syaraf di RSUD Selasih Pelalawan yang saat ini bermasalah, ternyata saat proses lelang sendiri juga sudah bermasalah. Bahkan inspektorat Pelalawan sudah mengeluarkan surat rekomendasi agar segera putus kontrak.

Proses lelang sendiri pada Juli tahun lalu dimana PT Satria Lestari Multi keluar sebagai pemenang. Seusai pemenang lelang diputuskan, Pesaing PT Satria Lestari Multi, PT Pulung membuat sanggahan.

PT Pulung membuat laporan ke inspektorat Pelalawan yang berisi PT Satria Lestari Multi menglanggar aturan dalam proses lelang. PT Pulung menyertakan berbagai bukti kecurangan PT Satria Lestari Multi.

"Inspektorat membuat Pemsus (penyelidikan khusus ) atas laporan PT Pulung itu," kata sumber Tribunpekanbaru.com yang mengetahui permasalahan proyek ini, Jumat (8/3/2019).

Hasil Pemsus Inspektorat Pelalawan menemukan ada pelanggaran aturan yang dilakukan PT Satria Lestari Multi.

Baca: Proyek Bangunan Instalasi Rawat Inap RSUD Selasih Pelalawan Mangkrak, Kontraktor Proyek Buka Suara

Baca: Sidak RSUD Selasih Tengah Malam, Ini Temuan Plt Kadis Kesehatan Pelalawan

Sehingga inspektorat mengeluarkan surat rekomendasi ke Bupati Pelalawan HM Harris agar proyek tersebut segera diputus kontraknya. Ini diperkirakan terjadi antara Agustus sampai September 2018.

Bupati Pelalawan merespon surat rekomendasi Inspektorat tersebut dengan mengeluarkan surat yang berbunyi proyek harus putus kontrak. Surat ini diserahkan ke Dinas Kesehatan dan RSUD Selasih Pelalawan.

Namun, surat bupati tersebut direvisi lagi. Inti surat revisi ini berbunyi agar mempertimbangkan putus kontrak.

Hingga kini, tidak ada putus kontrak dan proyek masih berlanjut hingga 22 Maret nanti sebagai batas perpanjangan proyek. Proyek pun bermasalah karena dipastikan tidak akan selesai hingga batas waktu perpanjangan.

Bukan hanya saat tender 2018. Tender 2017 juga bermasalah. Proyek ini memang sudah direndam sejak 2017 lalu dengan menggunakan sumber dana yang sama yakni Dana Alokasi Khusus (DAK).

Halaman
1234
Penulis: Dian Maja Palti Siahaan
Editor: CandraDani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved