BPN Laporkan 17,5 Juta Data Pemilih tak Wajar. Ini Penjelasan KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespons temuan Badan Pemenangan Nasional (BPN) soal 17,5 juta data tak wajar dan 775.000 data ganda DPT

BPN Laporkan 17,5 Juta Data Pemilih tak Wajar. Ini Penjelasan KPU
FOTO/KOMPAS.COM
Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hashim Sujono Djojohadikusumo (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan usai menemui pimpinan KPU di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (11/3/2019) 

TRIBUNPEKANBARU.COM,JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespons temuan Badan Pemenangan Nasional (BPN) soal 17,5 juta data tak wajar dan 775.000 data ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. 

KPU mengakui, ada sekitar 17,5 juta data pemilih yang terkonsentrasi pada tanggal lahir tertentu.

Para pemilih tersebut kebanyakan lahir di bulan Januari, Juli, dan Desember.

Data tersebut mengacu pada data Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Hal itu disebabkan warga lupa tanggal lahirnya saat pencatatan proses administrasi Dukcapil.

"Data dengan tanggal lahir tersebut demikian adanya. Mengapa data seperti itu bisa muncul? Informasi yang kami terima, data itu hasil dari pencatatan di bawah," kata komisioner KPU, Viryan Azis, Senin (11/3/2019) usai menerima Sejumlah petinggi Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Menurut Viryan, data tersebut sudah ada sejak Pemilu 2014. Ia membantah jika data ini disebut sebagai data tidak wajar.

"Ini bukan data tidak wajar, melainkan data yang secara administrasi kependudukan demikian adanya," ujarnya.

Viryan menyarankan BPN untuk mengonfirmasi data tersebut ke Ditjen Dukcapil karena data kependudukan dikeluarkan oleh lembaga tersebut.

Sementara itu, mengenai dugaan 775.000 data ganda yang disampaikan BPN, Viryan menyebut bahwa potensi data ganda itu sudah disampaikan KPU ke BPN pada Februari.

"Selama kami temukan itu ganda, pasti kami akan coret, sama seperti data WNA, orang meninggal, itu satu kelompok. Kami menyebutnya perbaikan DPT," tegasnya.

Sejumlah petinggi BPN Prabowo-Sandi mendatangi KPU Senin kemarin.

Kehadiran mereka untuk mempertanyakan dugaan data tidak wajar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

Menurut hasil pencermatan tim IT BPN, ada sekitar 17,5 juta data pemilih yang diduga tak wajar.

Pencermatan dilakukan tim BPN berdasar DPT hasil perbaikan II (DPThp) yang dirilis KPU 15 Desember 2018.

"Kami temukan ya, ada yang enggak wajar itu 17,5 juta (data) itu, di antaranya bertanggal lahir 1 Juli (jumlahnya) 9,8 juta (pemilih). Ada yang lahir 31 Desember (jumlahnya) 3 juta sekian, yang lahir tanggal 1 bulan Januari (jumlahnya) 2,3 juta sekian. Ini yang kami anggap tidak wajar," kata Juru Kampanye BPN, Ahmad Riza Patria.(*)

Editor: Ilham Yafiz
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved