Berita Riau

Tunggu Kesanggupan Pemerintah Daerah, BKN Belum Tetapkan SK Penetapan PPPK Pemprov Riau

BKN Regional XII Pekanbaru belum bisa memastikan kapan pihaknya akan mengeluarkan SK seleksi PPPK.

Tunggu Kesanggupan Pemerintah Daerah, BKN Belum Tetapkan SK Penetapan PPPK Pemprov Riau
Tribun Pekanbaru/T Muhammad Fadhli
FOTO ILUSTRASI - Peserta seleksi PPPK. 

Tunggu Kesanggupan Pemerintah Daerah, BKN Belum Tetapkan SK Penetapan PPPK Pemprov Riau

TRIBUNPEKANBARU.COM - Badan Kepegawain Negara (BKN) Regional XII Pekanbaru belum bisa memastikan kapan pihaknya akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penetapan hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemprov Riau.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana yang baru saja dilantik, Senin (11/3/2019) di Gedung Daerah Provinsi Riau kemarin mengatakan, meski Pemprov Riau sudah selesai melaksanakan seleksi PPPK, namun untuk menentukan hasilnya, pihaknya masih menunggu kesanggupan dari Pemprov Riau.

Sebab untuk membayar gaji pegawai PPPK yang sudah dinyatakan lulus tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawan pemerintah daerah.

“PPPK ini masih menunggu kesanggupan Pemrintah daerah, untuk pembiayaan, ada ndak uangnya. Karena ini menyangkut gaji mereka. Mereka Diterima, tapi ada tidak gajinya bagaimana, kalau ada silahkan, jangan nanti jadi masalah,” ujar Bima, Selasa (12/3/2019).

Baca: TRAGIS! Wanita Hamil Tewas Bersimbah Darah Usai Minum Obat Aborsi Sebanyak 3 Jenis

“Kita masih menunggu itu kesanggupan Pemerintah daerah. Atau berapa ada alokasi anggarannya segitu dulu, diajukan untuk penerimaannya,” tambah Bima.

Disinggung mengenai gaji PPPK apakah tidak disediakan oleh Pemerintah pusat melalui APBN. Bima menjelaskan bahasa untuk tahun ini pusat tidak menganggarkan anggaran bagi PPPK. Dan diberikan tanggungjawab tersebut kepada daerah. Karena banyaknya honorer K2 yang ada di daerah, dan memberikan solusi agar honorer diberikan hak yang sama dengan ASN.

“Yang untuk tahun ini mungkin dari APBD, tahun depan mungkin APBN. Karena memberikan solusi kepada honorer K2, dan mereka dari daerah. Bagaimana mungkin mereka tidak di gaji di daerah sebagai pegawai. Kan tidak masuk akal kan. Mereka ini pegawai daerah tentu di biayai oleh daerah. Tidak mungkin langsung di lemparkan ke Pemerintah pusat untum membiayai mereka. Tahun depan baru kita hitung berapa kebutuhannya. Ini kan proses APBN nya belum terpenuhi, belum ada usulan kemudian ada pegawai kan tidak mungkin, jadi tahun depan baru dimasukkan,” bebernya.

Sementara itu, Gubernur Riau, Syamsuar, menjelaskan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan anggaran pembayaran gaji PPPK di bebankan ke daerah.

Dan ia siap menganggarkannya dari APBD jika memang sudah ditetapkan hasil seleksi PPPK yang telah dilaksanakan beberapa minggu lalu.

Halaman
123
Penulis: Syaiful Misgio
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved