Berita Riau

Dinas ESDM Riau Tidak Bisa Tertibkan Galian C Ilegal, Dorong Pemkab Bentuk Tim Terpadu

Pemerintah tidak bisa melakukan penataan dan pengawasan di lokasi usaha galian C yang tidak ada izinnya.

Dinas ESDM Riau Tidak Bisa Tertibkan Galian C Ilegal, Dorong Pemkab Bentuk Tim Terpadu
TribunPekanbaru.com
Ilustrasi - Galian C 

Dinas ESDM Riau Tidak Bisa Tertibkan Galian C Ilegal, Dorong Pemkab Bentuk Tim Terpadu

TRIBUNPEKANBARU.COM - Tidak hanya berpotensi menyebabkan lossnya pendapatan asli daerah, akibat usaha pertambangan pasir di pinggir sungai atau galian C yang tidak berizin, juga berdampak terhadap kerusakan lingkungan.

Sebab pemerintah tidak bisa melakukan penataan dan pengawasan di lokasi usaha galian C yang tidak ada izinnya.

"Kalau tidak diizinkan maka penataan tidak akan ada, dampak kerusakan lingkungannya akan lebih besar," sebut Kepala Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indra Agus Lukman, Rabu (13/3/2019).

Baca: Prabowo Digotong Pendukung Hingga Gerbang Gelanggang Remaja Pekanbaru, Warga Histeris Bisa Salaman

Indra mengungkapkan, saat ini memang terjadi kekosongan hukum akibat belum tuntasnya RTRW Kabupaten kota. Sehingga harus diselesaikan dulu RTRW Kabupaten Kota baru bisa diterbitkan izin usaha tambang tersebut.

"Sekarang ini kan ada kekosongan hukum, RTRW Riau sudah, kabupaten kota RTRWnya belum mengacu dan harus disesuaikan dulu dengan RTRW Riau. Nanti kita akan pelajari RTRW kabupaten kota itu seperti apa. Karena yang namanya potensi bukan logam dan batuan itu semua potensinya ada, makanya tidak bisa dipetakan," bebernya.

Pihaknya tetap akan memberikan rekomendasi untuk penerbitan izin jika usaha ini sudah mengantongi izin lingkungan dari Kabupaten Kota.

"Begitu sudah keluar UKL dan UPL dari kabupaten kota dan direkomkan oleh bupati berdasarkan aspek sosiologisnya, izinya pasti kita keluarkan, tapi kita mau duduk bersama dulu untuk menentukan formatnya seperti apa, karena izinya tetap di provinsi yang mengeluarkan izinnya," katanya.

Baca: SMS Provokatif Beredar di Kalangan Pendukung Saat Prabowo Sampaikan Pidato Kebangsaan di Pekanbaru

Saat disinggung terkait penertiban terhadap galian c ilegal, pihaknya mengaku tidak bisa melakukkanya sendirian. Sebab untuk penertiban harus melibatkan berbagai pihak, termasuk penegak hukum. Pihaknya mendorong pemerintah kabupaten kota untuk membuat tim terpadu yang melibatkan penegak hukum untuk menertibjan galian c yang tidak berizin.

"Meskipun izinnya ada di provinsi, tetapi kepala daerah tidak bisa lepas tangan karena itu mencakup wilayahnya. Makanya dalam aturan nomenklatur OPD, lingkungan hidup tetap di kabupaten kota, nah sekarang itu yang dilanggar adalah undang-undang lingkungan, yang memproses tetap penegak hukum, makanya dibutuhkan tim terpadu untuk menertibkannya," kata Indra.

Seperti diketahui, kondisi tidak jelasnya perizinan Galian C ini sudah terjadi Sejak Tahun 2016, dimana sejak itu, Pemerintah daerah tidak pernah lagi mengutip pajak Galian C karena tidak memiliki payung Hukum.

Baca: Video: Hasil Akhir PSM Makassar Vs Lao Toyota FC AFC Cup 2019, Skor 7-3

Di Kabupaten Rokan Hulu satu tahun biasanya, potensi Pajak Galian C itu bisa mencapai 1 Miliar pertahun, Artinya 3 tahun ini, kita sudah kehilangan 3 Miliar Rupiah.

Meski di wilayah tersebut banyak usaha Galian C yang tidak punya izin resmi, namun faktanya meraka tetap beraktivitas dengan alasan memenuhi kebutuhan material pembangunan daerah. (Tribunpekanbaru.com/Syaiful Misgiono)

Saksikan juga berita video menarik dengan subscribe ke channel YouTube Tribunpekanbaru.com:

Penulis: Syaiful Misgio
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved