Berita Riau

Konflik Lahan Desa Koto Aman, Gubri Syamsuar Sebut Solusi Terakhirnya Adalah Pengadilan

Syamsuar pun penyarankan agar kasus ini dibawa ke pengadilan untuk diselesaikan di meja hijau.

Konflik Lahan Desa Koto Aman, Gubri Syamsuar Sebut Solusi Terakhirnya Adalah Pengadilan
Tribun Pekanbaru/Theo Rizky
Ratusan warga dari Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar sudah delapan hari terakhir ini menginap di bawah fly over, Jalan Sudirman, tepat di seberang Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Selasa (12/3/2019). (TRIBUN PEKANBARU/THEO RIZKY). 

Konflik Lahan Desa Koto Aman, Gubri Syamsuar Sebut Solusi Terakhirnya Adalah Pengadilan

TRIBUNPEKANBARU.COM - Perjuangan ratusan warga Desa Koto Aman, Kecamatan Tapung Hilir, Kampar yang menuntut konflik lahan di desanya dengan PT Sekar Bumi Alam Lestari (SBAL) belum membuahkan hasil.

Gubenur Riau, Syamsuar tidak ingin mengeluarkan keputusan yang nantinya bisa berdampak hukum atau bisa menggangu investasi di Riau.

Syamsuar pun penyarankan agar kasus ini dibawa ke pengadilan untuk diselesaikan di meja hijau.

Sebab kasus ini sudah berlangsung lama dan perlu banyak alat bukti untuk memutuskannya agar memiliki kekuatan hukum yang tetap dan kuat.

"Solusi terakhir adalah pengadilan, kami minta ini diputuskan di pengadilan, kerana mereka (warga) juga tidak memiliki bukti kepemilikan yang kuat terhadap lahannya," kata Syamsuar, Rabu (13/3/2019).

Baca: 9 Hari Bertahan di Pekanbaru dan Menginap di Bawah Flyover, Ini Harapan Ratusan Warga Desa Koto Aman

Baca: Ratusan Warga Koto Aman Masih Bertahan di Bawah Flyover, Satpol PP Pekanbaru Imbau Jaga Kebersihan

Apalagi, kata Syamsuar Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan tersebut ternyata sudah ada sejak tahun 1994. Dimana saat itu Desa Koto Aman masih bernama Desa Koto Batak. Sehingga perlu dikaji bersama apakah dengan adanya perubahan nama ini juga terjadi pemekaran wilayah atau tidak.

"Kemarin ada rapat juga di Kampar, saya sudah pernyatakan apa sebenarnya masalah desa koto aman ini. Ternyata dulu tahun 1994 itu tidak ada nama Desa Koto Aman, yang ada itu Desa Koto Batak, nah HGU perusahaan tahun 1994 itu seperti itu," imbuhnya.

Meski persoalan ini cukup pelik dan menyita perhatian banyak pihak, namun kata Syamsuar, pihak perusahaan sudah menyanggupi untuk mengganti rugi lahan masyarakat, jika memang ada lahan masyarakat yang masuk dalam area lahan perusahaan.

"Dalam rapat dengan Pemkab Kampar kemarin pihak perusahaan kan juga hadir dan masalah ini sudah dibahas bersama pemerintah kabupaten Kampar. Pihak perusahaan siap mengganti rugi, tentu dengan menyertai bukti kepemilikan lahan yang kuat," kalau ada buktinya perusahaan siap ganti rugi," katanya.

Halaman
123
Penulis: Syaiful Misgio
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved