Kampar

Sikapi Konflik Koto Aman dan PT SBAL, Bupati Kampar Riau Akan Minta Laporan Komprehensif dari Staf

Bupati Kampar Riau, Catur Sugeng Susanto berharap warga Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir yang bertahan di Pekanbaru agar pulang.

Sikapi Konflik Koto Aman dan PT SBAL, Bupati Kampar Riau Akan Minta Laporan Komprehensif dari Staf
Tribun Pekanbaru/Theo Rizky
Ratusan warga dari Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar sudah delapan hari terakhir ini menginap di bawah fly over, Jalan Sudirman, tepat di seberang Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Selasa (12/3/2019). (TRIBUN PEKANBARU/THEO RIZKY). 

Sikapi Konflik Koto Aman dan PT SBAL, Bupati Kampar Riau Akan Minta Laporan Komprehensif dari Staf

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Bupati Kampar, Catur Sugeng Susanto berharap warga Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir yang bertahan di Pekanbaru agar pulang.

Saran agar warga tidak berunjuk rasa di Pekanbaru sudah pernah disampaikan dalam pertemuan beberapa waktu lalu.

"Waktu itu ada Sekda yang memimpin pertemuan. Ada tiga kesimpulan yang dicapai," kata Catur dihubungi, Selasa (12/3/2019). Salah satunya, kata dia, ganti rugi. Dimana, masyarakat menuntut ganti rugi batas lahan mereka yang dikuasai oleh PT. Sekarbumi Alamlestari (SBAL) selama bertahun-tahun.

Baca: 9 Hari Bertahan di Pekanbaru dan Menginap di Bawah Flyover, Ini Harapan Ratusan Warga Desa Koto Aman

Baca: Konflik Lahan Desa Koto Aman, Gubri Syamsuar Sebut Solusi Terakhirnya Adalah Pengadilan

Baca: Mantan Kades di Kampar Riau Ini Sebut Wajar Warga Koto Aman Tuntut Hak, Ungkap Kejanggalan HGU

Sementara di pihak lain, perusahaan mengklaim telah memberikan ganti rugi.

"Jadi kalau ada yang belum ganti rugi, segera supaya diganti rugi," tegas Catur. Kemudian, pertemuan juga merekomendasikan agar batas desa diperjelas.

Catur menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar telah maksimal memfasilitasi konflik tersebut. Menurut dia, Pemerintah hanya bisa memfasilitasi kedua belah pihak yang berkonflik. Sedangkan pengukuran areal Hak Guna Usaha (HGU) PT. SBAL, merupakan kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Pemerintah Daerah sudah maksimal memfasilitasi persoalan ini. Bahkan dari zaman almarhum (Bupati Azis Zaenal). Tentunya saya juga akan memberikan atensi," ujar Politisi Partai Golongan Karya ini. Ia menambahkan, langkah yang akan dilakukan pastinya sesuai aturan.

Menurut Catur, BPN mengklaim proses penerbitan HGU untuk PT. SBAL sudah sesuai prosedur. Namun, masyarakat memiliki interpretasi yang berbeda.

"Di sini memang yang belum bisa diketemukan. Kedua belah pihak belum bisa menerima," katanya.

Halaman
12
Penulis: Fernando Sihombing
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved