Pelalawan

Ahli Pidana Ini Sebut Perpanjangan Kontrak Proyek RSUD Selasih Pelalawan Riau Langgar Aturan

Perpanjangan kontrak tidak bisa dilakukan untuk tahun anggaran berikutnya. Terutama bila sumber anggaran perpanjangan proyek berbeda, dari DAK ke APBD

Ahli Pidana Ini Sebut Perpanjangan Kontrak Proyek RSUD Selasih Pelalawan Riau Langgar Aturan
Tribunpekanbaru.com /Palti Siahaan
Proyek pembangunan instalasi rawat inap THT, mata dan syaraf di RSUD Selasih yang bermasalah sehingga proyek tidak selesai. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PELALAWAN - Perpanjangan kontrak proyek pembangunan instalasi rawat inap THT, mata dan syaraf di RSUD Selasih dinilai menyalahi aturan. Proyek ini memang bermasalah sejak awal lelang.

Seperti diketahui, proyek ini berada dibawah Dinas Kesehatan dengan nilai proyek Rp 10 miliar lebih dan pendanannya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2018. PT Satria Lestari Multi menjadi kontraktor dalam proyek ini

Proyek ini dimulai Juli dan sesuai dengan kontrak akan berakhir 23 Desember 2018.

Durasi pekerjaan selama 160 hari. Menjelang waktu pekerjaan akan habis, pekerjaan belum selesai.

Pada 22 Desember, perpanjangan kontrak dilakukan. Perpanjangan kontrak inilah yang dinilai menyalahi aturan.

"Perpanjangan kontrak itu menyalahi aturan," tegas Dr M Nurul Huda SH MH, Kamis (14/3/2019).

Baca: Proyek RSUD Selasih Pelalawan, LKPP Sarankan Segera Putus Kontrak

Baca: Proyek Bangunan Instalasi Rawat Inap RSUD Selasih Pelalawan Mangkrak, Kontraktor Proyek Buka Suara

Dikatakannya, perpanjangan sebuah kontrak tidak serta merta langsung dilakukan bila pekerjaan tidak selesai waktunya. Ada syarat yang harus dipenuhi seperti force majeure seperti bencana alam.

Apalagi proyek tersebut berasal dari dana DAK dan merupakan proyek tahun tunggal.

Perpanjangan kontrak tidak bisa dilakukan untuk tahun anggaran berikutnya. Terutama bila sumber anggaran perpanjangan proyek berbeda, dari DAK ke APBD.

Dalam aturan PMK Nomor 121/PMK.07/2018 tentang "Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa" mengatur secara rinci DAK ini. Dalam pasal 80, diatur tahapan pencairan dana DAK ke daerah. Ada tiga tahapan pencairan dana.

Halaman
123
Penulis: Dian Maja Palti Siahaan
Editor: CandraDani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved