Pelalawan

Akhir Februari Rp 150, Kini jadi Rp 95-Harga Jasa Pelipatan Surat Suara di Pelalawan Riau Berubah

Jasa Rp 95 per lembar tersebut disebut sudah bersih untuk petugas pelipatan. Tidak ada lagi potongan pajak.

Akhir Februari Rp 150, Kini jadi Rp 95-Harga Jasa Pelipatan Surat Suara di Pelalawan Riau Berubah
Tribunpekanbaru/Palti Siahaan
Ketua KPU Pelalawan Wan Kardi (tengah) bersama jajaran Polres Pelalawan dan ketua Bawaslu Pelalawan Mubrur (paling kanan) membuka secara resmi kotak surat suara dan memperlihatkan surat suara, Jumat (15/3/2019). 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PELALAWAN - Harga jasa pelipatan satu surat suara di KPU Pelalawan mengalami perubahan. Harga jasa per lembar justru menurun.

Jumat pagi (15/3/2019), KPU Pelalawan memberikan pengarahan ke ratusan petugas pelipatan surat suara di gudang KPU Pelalawan, Pangkalan Kerinci. Saat pengarahan inilah jasa pelipatan surat suara per lembar disampaikan.

"Harga jasa pelipatan kertas suara Rp 95 per lembar. Ini memang jauh berbeda bila dibandingkan dengan jasa pelipatan saat Pilkada gubernur dan Pilkada bupati," kata seorang petugas KPU Pelalawan yang memberikan pengarahan pagi itu.

Jasa Rp 95 per lembar tersebut disebut sudah bersih untuk petugas pelipatan. Tidak ada lagi potongan pajak. Suara suara yang akan dilipat sebanyak 1.061.602 lembar.

Baca: Ahli Pidana Ini Sebut Perpanjangan Kontrak Proyek RSUD Selasih Pelalawan Riau Langgar Aturan

Baca: Tertinggi Di Riau, Bupati Kepulauan Meranti Targetkan Penurunan Angka Kemiskinan Tahun Ini

Ketua KPU Pelalawan periode 2019 - 2024 Wan Kardi membenarkan besaran jasa pelipatan kertas suara tersebut.

"Memang benar Rp 95 per lembar. Itu memang anggaran dari pusat. Itu yang tertera di DIPA kita," kata Wan Kardi saat ditemui di lokasi.

Tribunpekanbaru.com pun menyampaikan ucapan ketua KPU Pelalawan sebelumnya, periode 2014 - 2019, Asmadi.

Akhir Februari lalu, Asmadi mengatakan honor pelipatan kertas suara sebesar Rp 150.

Wan Kardi sendiri termasuk komisioner KPU periode sebelumnya. Ia baru dilantik jadi ketua untuk periode ini pada pekan lalu.

Wan Kardi membenarkan informasi dari Asmadi tersebut. Namun hal itu, katanya, masih usulan.

Baca: Sudah Transfer Uang ke Pelaku, BKD Riau Terima Laporan Adanya Penipuan Modus Bisa Meluluskan P3K

Baca: Tak Berizin, Satpol PP Inhu Riau Hentikan Pembangunan Papan Iklan di Depan Kantor PUPR

Halaman
12
Penulis: Dian Maja Palti Siahaan
Editor: CandraDani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved