Rokan Hulu

BPKAD Rokan Hulu Riau Akan Segera Lunasi Pembayaran Tunda Bayar Bagi Hasil PBB-P2 2017- 2018.

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (BPKAD) Rokan Hulu memastikan bahwa tunda bayar bagi hasil PBB-P2 akan dibayarkan tahun 2019 ini.

BPKAD Rokan Hulu Riau Akan Segera Lunasi Pembayaran Tunda Bayar Bagi Hasil PBB-P2 2017- 2018.
Tribun Pekanbaru/Theo Rizky
Petugas di posko mobil pelayanan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru melayani para wajib pajak di halaman Kantor Lurah Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru, Jumat (14/9/2018). (TRIBUN PEKANBARU/THEO RIZKY) 

TRINBUNROHUL.COM, PASIRPANGARAIAN- Dalam dua tahun terakhir, seluruh desa di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), belum menerima dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2017 dan 2018 dari Pemkab Rohul.

Diketahui, tidak terbayarkanya dana bagi hasil tersebut, disebabkan karena defisit keuangan yang dialami Pemkab Rohul pada pada tahun 2018 lalu.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (BPKAD) Suharman Nasution, memastikan bahwa tunda bayar bagi hasil PBB-P2 akan dibayarkan tahun 2019 ini.

Ia menambahakan, pembayaran bagi hasil PBB-P2 tersebut tidak dibayarkan sekaligus melainkan dalam 2 tahapan penganggaran.

Baca: BPKAD Rokan Hulu Bayarkan Kegiatan Tunda Bayar 2018 Maret Mendatang

Baca: ‎DPKAD Segera Bayarkan Tunda Bayar Obat RSUD di Pertengahan atau Akhir Januari 2019

Lebih lanjut dijelaskanya, Pembayaran bagi hasil PBB-P2 tahun 2018, akan lebih dahulu dibayarkan Pemkab Rohul, karena anggarannya sudah masuk di APBD-Murni 2019.

"Sementara untuk bagi hasil PBB-P2 tahun 2017, tambah Suharman, akan diusulkan pada APBD Perubahan 2019 mendatang," katanya, Minggu (17/3/2019).

Suharman menerangkan, di tahun 2018, jumlah dana bagi hasil PBB akan dibayarkan ke desa sekitar Rp 5,7 miliar, dan bagi hasil PBB-P2 tahun 2017 sekitar Rp 6,1 miliar.

Diakuinya, proses pencairan dana bagi hasil PBB-P2 tahun 2018, tinggal menunggu rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Rohul.

Bila nantinya rekomendasi pencairan dana bagi hasil PBB P2 tersebut sudah diterima BPKAD, sebut Suharman, maka BPKAD bisa segera memproses pemindah bukuan dana bagi hasil tersebut dari Kas Daerah ke rekening desa.

"Desa desa tidak perlu khawatir dananya ada, dan segera kita bayarkan," jelasnya.

Baca: VIDEO: Tinjau Gudang KPU Rohul, Kapolres Rohul Pastikan Logistik Pemilu Aman

Baca: Rokan Hulu Masuk MUSIM TANAM Padi Sawah, Jagung dan Kedelai, Ada 7.345 Hektar Lahan akan Ditanami

Sementara, Terkait sejauh mana proses rekomdasi pencairan dana bagi hasil PBB-P2 tersebut, Kepala DPMPD Rohul, Margono menerangkan, rekomendasi pencairan dana bagi hasil PBB-P2 tersebut sudah selesai dibuat dan tinggal menunggu disposisi Bupati terkait pencairan dana.

Margono menerangkan, di rekomendasi tersebut juga dilampirkan SK Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), terkait realisasi PBB-P2 yang dicapai desa, serta jumlah bagi hasil yang diterima desa.

Diakuinua ia sudah menandatangani rekomendasinya, tinggal menunggu disposisi dari Bupati Rohul, untuk pencairan dana bagi hasil PBB-P2 tersebut, SK realissi PBB P2 dan jumlah bagi hasil yang diterima juga sudah diterbitkan Bapenda.

Diterangkanya, bagi hasil PBB-P2, merupakan stimulant yang diberikan pemerintah daerah untuk meingkatkan realisi PBB-P2.

Sesuai Peraturan Bupati Rohul nomor 41 Tahun 2012 tentang pembagian hasil penerimaan PBB-P2 antara Pemerintah daerah dan desa.

Saksikan juga berita video menarik dengan subscribe ke channel YouTube Tribunpekanbaru.com:

"Desa berhak mendapatkan dana bagi hasil dari PBB-P2 sebesar 70 persen, sedangkan Pemerintah daerah mendapatkan 30 Persen," pungkasnya.(Tribunrohul.com/donny kusuma putra)

Penulis: Donny Kusuma Putra
Editor: CandraDani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved