Siak

Penjabaran APBD Siak Riau Ada yang Keliru, Alfedri Minta BKD Segera Selesaikan

Menurut Alfedri, ada beberapa hal dalam rancangan penganggaran daerah tersebut yang harus ditindaklanjuti

Penjabaran APBD Siak Riau Ada yang Keliru, Alfedri Minta BKD Segera Selesaikan
Humas Setdakab Siak
FOTO ILUSTRASI - Plt Bupati Siak Alfedri menyampaikan pendapat pada Rapat Umum Anggota (RUA) Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) di sekretariat Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Jakarta, Rabu (27/2/19) kemarin. 

Penjabaran APBD Siak Riau Ada yang Keliru, Alfedri Minta BKD Segera Selesaikan

TRIBUNSIAK.COM, SIAK - Penjabaran APBD 2019 kabupaten Siak ternyata ada yang keliru. Hal tersebut ditegur gubernur Riau melalui surat edaran gubernur Riau terkait verifikasi dan evaluasi RAPBD kabupaten Siak 2019.

"Saya minta Kepada Badan Keuangan Daerah (BKD) segera memilah laporan per-OPD, item mana yang dinilai kurang tepat dari sisi penganggaran," kata Plt Bupati Siak Alfedri, Minggu (17/3/2019).

Alfedri meminta pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Siak untuk segera menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Riau terkait verifikasi dan evaluasi RAPBD Kabupaten Siak 2019 itu.

Baca: Gempa 5,8 SR Guncang Lombok dan Bali, Ribuan Warga Berhamburan Keluar gedung Epicentrum Mall

Menurut Alfedri, ada beberapa hal dalam rancangan penganggaran daerah tersebut yang harus ditindaklanjuti dan disempurnakan perencanaannya.

"Karena kalau penganggarannya salah sudah pasti penatausahaannya, pertanggungjawaban, termasuk juga akutansi pelaporannya juga ikut salah” kata Alfedri.

Ia juga mengaku telah menyampaikan hal tersebut kepada pimpinan OPD pada rapat Evaluasi Laporan Realisasi Fisik Kegiatan (RFK), serta Laporan Capaian Kinerja OPD di lingkungan Pemkab Siak, Jum’at (15/3/2019) kemarin.

Ia menjelaskan, dari hasil evaluasi RAPBD kabupaten Siak yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau, didapatkan sejumlah masukan terkait penjabaran APBD Perubahan. Di antaranya catatan untuk mengubah rincian belanja dan rincian objek yang dianggap kurang tepat. Untuk itu ia meminta dalam waktu dekat digelar rapat khusus yang melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Bappeda, Kelompok Kerja, serta seluruh OPD lengkap dengan Kasubbag Keuangan dan bendahara masing-masing.

“Masing-masing OPD diminta menyampaikan laporan terperinci agar kedepan tidak keliru dalam penganggaran," tegas Alfedri.

Baca: Hotspot di Pelalawan Riau Menyebar ke Beberapa Kecamatan

Menurut dia, pelaporan keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah dicapai, bermakna seluruh tahapan penyusunan anggaran dari hulu ke hilir harus bersih. Mulai dari penganggaran sampai dengan arus neraca.

Halaman
12
Penulis: Mayonal Putra
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved