Pekanbaru

Ini Hasil Rapat Konflik Lahan Desa Koto Aman di Kantor Gubernur Riau

Hadir dari pihak Pemprov Riau, Pemkab Kampar, kepolisian, BPN, pihak perusahaan hingga tokoh masyarakat Tapung dan perwakilan warga Desa Koto Aman.

Ini Hasil Rapat Konflik Lahan Desa Koto Aman di Kantor Gubernur Riau
Tribun Pekanbaru/Theo Rizky
Ratusan warga dari Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar sudah delapan hari terakhir ini menginap di bawah fly over, Jalan Sudirman, tepat di seberang Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Selasa (12/3/2019). (TRIBUN PEKANBARU/THEO RIZKY). 

Hadirkan Pihak Perusahaan dan Kepala Desa, Ini Hasil Rapat Konflik Lahan Desa Koto Aman di Kantor Gubernur Riau

TRIBUNPEKANBARU.COM - Wakil Gubernur Riau, Edi Natar Nasution usai mimpin rapat konflik lahan Desa Koto Aman di ruang Kenangan lantai 2 Kantor Gubenur Rau, Rabu (20/3/2019) mengungkapkan, bahwa rapat tersebut adalah untuk mengumpulkan masukan dari berbagai pihak untuk mengambil keputusan bersama.

Dimana rapat tersebut hadir dari pihak Pemprov Riau, Pemkab Kampar, pihak kepolisian, BPN, pihak perusahaan hingga tokoh masyarakat Tapung dan perwakilan warga desa koto aman.

"Hari ini kita mendengarkan masukan dari berbagai pihak supaya kita bisa mengambil keputusan itu komprehensif. Kemarin warga kan minta dipertemukan juga dengan pihak perusahaan. Hari ini mereka sudah kita pertemukan. Tadi sudah kia dengarkan penjelasan dari semua pihak," kata Edi.

Baca: Janji Tak Mau Mundur, Sudah 2 Pekan Ratusan Warga Desa Koto Aman Bertahan di Bawah Flyover Pekanbaru

Baca: FOTO: Demo Warga Koto Aman Kampar Unjuk Rasa di DPRD Riau

Sebab jika keputusan diambil sendiri-sendiri, maka keputusan yang didapatkan pun tidak akan utuh dan bisa disepakati oleh semua pihak. Dengan hadirnya berbagai pihak ini diharapkan ada titik terang dari permasalahan ini.

Edi mengungkapkan, setelah mendengarkan penjelasan dari pihak perusahaan, disepakati bahwa pihak perusahaan bersedia mengganti rugi lahan milik warga Desa Koto Aman dengan catatan warga yang ingin diganti rugi lahanya memiliki surat kepemilikan lahan yang kuat.

"Pihak perusahaaan berjanji akan mengakomodasi, selama masyarakat bisa membuktikan kepemilikan lahan secara administrasi, jadi niat baik dari perusahaan itu sudah ada," ujarnya.

Baca: Asap di Pekanbaru, Diskes Imbau Warga Konsumsi Makanan Bergizi dan Banyak Minum Air Mineral

Sementara dari BPN, kata Edi, memaparkan, bahwa pihak BPN mengklaim sudah sesuai prosedur dalam mengeluarkan izin Hak Guna Usaha (HGU) untuk perusahaan tersebut.

"BPN tadi sudah memberikan penjelasan, bahwa izin HGU perusahaan sudah sesuai prosedur yanga ada dan tidak ada aturan yang dilanggar ," katanya.

Selain itu, dalam rapat tersebut juga diputuskan bahwa Kepala Desa Koto Aman sudah mencabut kuasanya kepada warga yang selama ini meminta izin Kades untuk berjuang menyampaikan hak-haknya.

Halaman
1234
Penulis: Syaiful Misgio
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved