Pekanbaru

AKSI DAMAI Guru Sertifikasi di Pekanbaru, Dewan Pendidikan Riau Sebut Walikota Harus Carikan Solusi

Aksi damai Guru Sertifikasi di Pekanbaru ditanggapi Dewan Pendidikan Riau dan menyebut bahwa Walikota Pekanbaru Dr Firdaus MT harus carikan solusi

AKSI DAMAI Guru Sertifikasi di Pekanbaru, Dewan Pendidikan Riau Sebut Walikota Harus Carikan Solusi
Tribun Pekanbaru/Theo Rizky
Ribuan guru sertifikasi kembali melakukan aksi damai di depan Kantor Walikota Pekanbaru, Jalan Sudirman, Pekanbaru, Rabu (20/3/2019). AKSI DAMAI Guru Sertifikasi di Pekanbaru, Dewan Pendidikan Riau Sebut Walikota Harus Carikan Solusi 

AKSI DAMAI Guru Sertifikasi di Pekanbaru, Dewan Pendidikan Riau Sebut Walikota Harus Carikan Solusi

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Aksi damai Guru Sertifikasi di Pekanbaru ditanggapi Dewan Pendidikan Riau dan menyebut bahwa Walikota Pekanbaru Dr Firdaus MT harus carikan solusi.

Dewan Pendidikan Riau mennggapi demo guru-guru yang telah berlangsung beberapa kali di kantor Wali Kota.

Para guru menuntut pembayaran tunjangan kesejahteraannya.

Baca: FENOMENA Pemilu 2019 di Riau, Pemilih di Kampar Riau Berkurang karena Pemilih Banyak PINDAH MEMILIH

Baca: KABAR Gembira Bagi Pengantin Muda yang akan Pesta Pernikahan, Mal Ciputra Seraya Gelar Wedding Expo

Baca: HATI-HATI! Ada Dugaan Koperasi Bodong Tawarkan Pinjaman Online, Waspadai Penipuan Berkedok Koperasi

Walikota Pekanbaru Firdaus MT harus mencarikan solusi atas tuntutan guru sertifikasi SD dan SMP terhadap dihapuskannya tunjangan transportasi guru.

Ini untuk menghindari gelombang unjuk rasa guru yang akan berakibat merugikan anak didik.

"Pak Walikota harus jumpai guru-guru itu. Ajak berdialog dan carikan solusinya,'' ujar anggota Dewan Pendidikan Provinsi Riau, Ir H Fendri Jaswir MP pada Kamis (21/3/2019),

Menurut Fendri, apa yang dituntut tenaga pendidik itu sesuatu yang wajar, pantas dan memenuhi rasa keadilan.

Sebab, di daerah-daerah lain, bahkan di tingkat Provinsi Riau untuk guru SMA dan SMK juga diberikan tunjangan tambahan dari daerah.

DKI malahan jumlahnya lebih besar lagi.

Dikatakannya, walikota mencarikan solusi agar tidak melanggar aturan 'single salary'.

Halaman
1234
Penulis: johanes
Editor: Nolpitos Hendri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved