Berita Riau

KPID Riau Ingatkan Aturan Peserta Pemilu Berkampanye di Lembaga Penyiaran

KPID Riau mengingatkan para peserta Pemilu yang ingin menyiarkan iklan kampanyenya di lembaga penyiaran agar memahami aturan

KPID Riau Ingatkan Aturan Peserta Pemilu Berkampanye di Lembaga Penyiaran
Tribun Pekanbaru/Guruh Budi Wibowo
KPID Riau menggelar sosialisasi aturan kampanye di lembaga penyiaran bagi peserta Pemilu di Sentra Gakkumdu, Kabupaten Inhu, Kamis (21/3/2019) kemarin. 

KPID Riau Ingatkan Aturan Peserta Pemilu Berkampanye di Lembaga Penyiaran

TRIBUNPEKANBARU COM, PEKANBARU - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau mengingatkan para peserta Pemilu yang ingin menyiarkan iklan kampanyenya di lembaga penyiaran agar memahami aturan yang ditetapkan oleh lembaga penyelesaian Pemilu.

Dalam masa kampanye yang digelar pada 24 Maret hingga 13 April 2019 mendatang, para peserta hanya diperbolehkan menyiarkan iklan kampanye di lembaga penyiaran maksimal sebanyak 10 iklan per harinya di lembaga penyiaran yang telah ditentukan oleh KPU Riau.

"Untuk lembaga penyiaran dalam bentuk televisi, durasinya dibatasi selama 30 detik dan radio 60 detik per harinya. Terkait aturan tersebut, kami sudah sosialisasikan ke seluruh daerah," ujar Ketua KPID Riau, Falzan Surahman melalui Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran, Widde Munadir Rosa, Jumat (22/3/2019).

Baca: Drama Korea 100 Days My Prince Tayang di Trans TV 25 Maret 2019, Ini Sinopsis Episode 1 (Video)

Khusus untuk para Caleg, Widde menyarankan agar berkoordinasi dengan Parpol masing-masing.

Hal itu dilakukan agar, iklan yang disiarkan oleh lembaga penyiaran tidak melebihi jumlah yang telah ditetapkan.

"Dengan demikian, ada keadilan untuk para peserta Pemilu. Sehingga tercipta keberimbangan dalam Pemilu atau kampanye," ujarnya.

Widde juga mengatakan akan memberi sanksi lembaga penyiaran jika menyiarkan iklan kampanye peserta Pemilu yang tidak sesuai dengan standar program siaran.

Baca: Download Lagu Best of The Best Video Dewa 19, Plus 50 Lagu Viral Terbaru!

Sanksi tersebut sesuai dengan Pasal 70 Standar Program Siaran (SPS) KPI tahun 2012 tentang siaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

"Sanksi bisa berupa teguran lisan hingga teguran tertulis," ujar Widde. (Guruh Budi Wibowo)

Saksikan juga berita video menarik dengan subscribe ke channel YouTube Tribunpekanbaru.com:

Penulis: Guruh Budi Wibowo
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved