Berita Riau

Tujuh Kabupaten Kota di Riau Belum Serahkan Laporan Keuangannya ke BPK, Siap-Siap Kena Sanksi

Batas akhir penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah paling lambat diserahkan tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, atau 31 Maret 2019.

Tujuh Kabupaten Kota di Riau Belum Serahkan Laporan Keuangannya ke BPK, Siap-Siap Kena Sanksi
Internet: BPKAD
Ilustrasi laporan keuangan 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Riau Ipoeng Andjar Wasita mengungkapkan hingga Jumat (22/3/2019) baru lima kabupaten kota yang menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018 ke BPK RI perwakilan Riau. Artinya masih ada 7 kabupaten kota lagi yang belum menyampaikan LKPDnya ke BPK Riau.

"Sampai hari ini baru lima kabupaten kota yang sudah menyampaikan LKPD ke BPK Riau," kata Ipoeng usai menerima LKPD TA 2018 Pemprov Riau di Gedung BPK RI Perwakilan Riau, Jalan Sudirman Pekanbaru, Jumat (22/3/2019).

Baca: TEMUAN BPK Atas LKPD Masih Ada yang Belum Ditindaklanjuti Pemprov Riau, Gubernur akan Kumpulkan OPD

Baca: ADA APA? BPK RI akan Periksa Pajak dan Izin PERUSAHAAN PERKEBUNAN di Riau

Lima Kabupaten dan Kota yang sudah menyampaikan LKPDnya ke BPK Riau tersebut diantaranya adalah, Kabupaten Meranti, Inhu, Siak dan Inhil serta Pelalawan. Sedangkan yang belum adalah, Kampar, Pekanbaru, Rohul, Rohil, Dumai, Bengkalis dan Kuansing.

"Hari ini (Jumat, 22/3/2019) kita terima LKPD Pemprov Riau," imbuhnya.

Ipoeng mengungkapkan, sesuai peraturan perundang-undangan bahwa batas akhir penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah paling lambat diserahkan tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, atau 31 Maret 2019. Pihaknya pun mengimbau agar kabupaten dan kota yang belum menyampaikan laporan keuangannya segara menyampaikan ke BPK Riau.

Baca: Terkait Permintaan BPK, Bupati Pelalawan Ancam Batalkan Pelantikan Eselon II

"Sepanjang mereka bisa menyampaikan sebelum 31 Maret, mereka masih patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Tapi kalau lewat dari tanggal itu, nanti akan ada saksinya. Tapi bukan BPK yang memberikan sakti, ada yang mengaturnya dari pemerintah pusat melalui kementrian keuangan," ujarnya. (Tribunpekanbaru.com/Syaiful Misgiono)

Penulis: Syaiful Misgio
Editor: CandraDani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved