Canangkan Zona Bebas Korupsi, Semua Pelayanan di PN Bengkalis Bebas Biaya

PN Bengkalis komit untuk menerapkan zona bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih. Juga disediakan pelayanan satu pintu untuk semua urusan.

Canangkan Zona Bebas Korupsi, Semua Pelayanan di PN Bengkalis Bebas Biaya
Tribunpekanbaru/Muhammad Natsir
Kepala PN Bengkalis melakukan pencanangan Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM, Rabu (27/3) menjelang siang. 

tribunpekanbaru.com - Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM). Pencanangan ini dilakukan Rabu (27/3) menjelang siang di ruang sidang Cakra, PN Bengkalis.

Pencanangan ditandai pembacaan ikrar zona intergritas PN Bengkalis, yang dibacakan Kepala PN Bengkalis, Sutarno, berserta seluruh jajaran pengawai dan hakim PN Bengkalis.

Pembacaan ikrar zona intergritas WBK dan WBBM ini disaksikan perwakilan pemerintah Bengkalis, Pemerintah Kepulauan Meranti, serta Polres dan Kejaksaan Negeri Bengkalis dan Kepulauan Meranti. Turut serta sejumlah tokoh masyarakat di dua kabupaten yang masuk wilayah hukum PN Bengkalis.

Kepala PN Bengkalis, Sutarno, menjelaskan, penerapan menjadi WBK dan WBBM sebenarnya sudah lama direncanakan Mahkamah Agung di seluruh wilayah kerja pengadilan di Indonesia. Untuk itu, sejak 2017 seluruh pengadilan di Indonesia dilakukan akreditasi oleh pihak Mahkamah Agung.

"Alhamdulillah, hasil akreditasi PN Bengkalis dapat A excellent. Akreditasi ini masuk dalam peringkat 10 besar nasional," ungkap Sutarno.

Menurutnya, hasil ini menunjukkan adanya perubahan mindset di lingkungan PN Bengkalis, dari yang dulu pelayan minta dilayani, sekarang berubah memberi pelayanan masyarakat. "Kami sadar kami harus memberi pelayanan kepada pencari keadilan dan masyarakat dengan baik," ungkapnya.

PN Bengkalis pun sudah membentuk pelayanan terpadu pengadilan satu pintu, yang sudah diterapkan hampir setahun ini. Kini semua pelayanan hanya sampai meja pelayanan terpadu satu pintu. Ditegaskan pula, tak ada satupun pelayanan kepada masyarakat yang dipungut biaya. Kecuali biaya yang memang ditetapkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

"Kami sudah tunjuk hakim-hakim sebagai koordinator untuk mengawasi area zona integritas yang kita canangkan ini. Agar pencanangan zona integritas ini tidak sebatas seremonial semata," kata Sutarno.

Ditegaskan, PN Bengkalis punya komitmen kuat untuk mengimplementasikan zona integritas. "Untuk itu kami minta media dan masyarakat mengkritisi apa yang kami lakukan bila tidak berjalan baik," tuturnya. (sir)

Penulis: Muhammad Natsir
Editor: rinaldi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved