Pelalawan

Pejabat Pelalawan Riau Lapor LHKPN ke KPK Sudah Diatas 90 Persen

Jumlah pejabat di Pelalawan yang sudah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK sudah diatas 90 persen.

Pejabat Pelalawan Riau Lapor LHKPN ke KPK Sudah Diatas 90 Persen
Internet
Ilustrasi 

Pejabat Pelalawan Riau Lapor LHKPN ke KPK Sudah Diatas 90 Persen

TRIBUNPEKANBARU.COM, PELALAWAN - Jumlah pejabat di Pelalawan yang sudah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK sudah diatas 90 persen. Ini didapat dari Sekda Pelalawan Tengku Mukhlis.

"Hasil laporan dari pak Edi (kepala BKP2D Pelalawan) beberapa waktu lalu sudah diatasi 90 persen," kata Tengku Mukhlis, Minggu (31/3/2019).

Minggu (31/3/2019) sendiri menjadi batas akhir penyerahan LHKPN.

Baca: Festival Jung Titis di Pulau Merbau Riau Resmi Dibuka, Ratusan Peserta dari Berbagai Daerah Hadir

Data terakhir, Tengku Mukhlis tidak mengetahuinya. Ia pun menyarankan untuk menghubungi kepala BKP2D Pelalawan Edi Suriandi. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Edi Suriandi beluk bisa dihubungi.

Awal Maret lalu Edi Suriandi mengatakan pejabat di Pemkab Pelalawan sudah banyak yang melakukan pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Hanya saja pejabat di Pelalawan belum seluruhnya menerima balasan laporan dari KPK. Padahal sudah melaporkan.

Tahun lalu saja, Pemkab Pelalawan termasuk dalam kategori bagus dalam hal pelaporan LHKPN ini. Sebab hanya dua atau tiga pejabat saja yang tidak melaporkan LHKPN.

Awalart lalu, soal LHKPN menjadi pembahasan serius kala acara Coffee Morning di aula kantor bupati Pelalawan, Senin (4/3/2019). Bupati Pelalawan HM Harris sendiri yang memimpin rapat ini.

Dalam rapat ini terungkap sejauh ini baru 27 pejabat yang melaporkan LHKPN dari 286 pejabat.

Bupati Pelalawan HM Harris bahkan sempat mengancam tidak akan membayarkan Tunjungan Perbaikan Penghasilan (TPP) pejabat di lingkungan Pemkab Pelalawan yang tidak melakukan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Baca: Mulai Sekarang jangan Gunakan Bahan-bahan Ini untuk Obati Luka

Pejabat di Pemkab Pelalawan menyerahkan LHKPN yakni pejabat eselon II (pejabat tinggi pratama) dan eselon III (administrator). (Tribunpekanbaru.com / Palti Siahaan)

Saksikan juga berita video menarik dengan subscribe ke channel YouTube Tribunpekanbaru.com:

Penulis: Dian Maja Palti Siahaan
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved