Rokan Hulu

Sekda Rohul Riau Sebut Seluruh Pejabat Rohul Telah Me‎nyampaikan LHKPN Nya

Sekda Rohul mungkapkan, seluruh pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rohul, telah menyampaikan LHKPN.

Sekda Rohul Riau Sebut Seluruh Pejabat Rohul Telah Me‎nyampaikan LHKPN Nya
Internet
Ilustrasi 

Sekda Rohul Riau Sebut, Seluruh Pejabat Rohul Telah Me‎nyampaikan LHKPN Nya

TRIBUNROHUL.COM, PASIRPANGARAIAN - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) H Abdul Haris mungkapkan, seluruh pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rohul, telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

Ia menambahakan, ada dua pejabat yang sebelumnya mengalami kendala saat meng input data, namun sudah beres dan seluruh pejabat Rohul sudah menyampaikan laporan LHKPN.

"Alhamdullah seluruh pejabat termasuk pak Bupati Sukiman sudah menyerahkan laporan LHKPN, jadi tidak ada lagi pejabat eselon II yang tidak melaporkan LHKPN nya," katanya, Senin (1/4/2019).

Baca: Naruhito Segera Dilantik Jadi Kaisar Jepang, Ini Nama Era Barunya

Abdul Haris ‎mengucapkan terima kasih kepada para pejabat yang telah melaporkan LHKPN nya, dengan begitu tentunya ini menjadi acuan untuk pengembangan di eselon III nya.

Diakuinya, bila pejabat tidak mengisi formulir atau menyampaikan LHKPN secara online, maka yang bersangkutan akan dievaluasi dan dikenakan sanksi dari pimpinan.

Dirinya menjelaskan, memang sudah menjadi Kewajiban bagi penyelenggara negara menyerahkan LHKPN sebagaimana tercantum di UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme dan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Abdul Haris menerangkan, kewajiban itu juga diatur dalam Keputusan KPK Nomor: KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman LHKPN.

Dengan ketentuan itu, maka penyelenggara negara berkewajiban untuk bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat.

Serta wajib melapor harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun.

"Sebelumnya memang Kita telah menyurati seluruh OPD Rohul khususnya bagi pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Rohul, agar segera menyampaikan LHKPN melalui aplikasi secara online," ungkapnya.

Abdul Haris mengatakan, Pemkab Rohul sudah berikan batas waktu kepada pejabat eselon II untuk menyampaikan LHKPN secara online melalui aplikasi yang ada, paling lambat 31 Maret 2019, ‎dan saat ini sudah 100 persen pejabat Rohul, yang melaporkan.

Disebutkanya, bahwa penyampaian LHKPN sudah menjadi sebuah kewajiban bagi ASN, untuk melaporkan harta kekayaannya.

Baca: Tidak Serahkan LHKPN, TPP 50 Pejabat Pelalawan Riau Bakal Tidak Bayar

Menurutnya, bahwa pentingnya melaporkan LHKPN upaya mendukung aparatur yang bersih serta upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.

"LHKPN daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang sudah ditetapkan KPK-RI. LHKPN tidak hanya mencakup harta seorang penyelenggara negara saja, namun juga keluarga inti seperti pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan mereka," pungkasnya. (Tribunrohul.com/Donny Kusuma Putra).

Saksikan juga berita video menarik dengan subscribe ke channel YouTube Tribunpekanbaru.com:

Penulis: Donny Kusuma Putra
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved