Pelalawan

Rakerda Dibuka Gubri, Kanwil BPN Riau Minta Dukungan Agar Biaya BPHTB Berkurang

Kanwil BPN Riau Drs Lukman Hakim SH meminta dukungan dari Gubernur Riau dan Walikota/bupati se-Riau serta DPRD.

Rakerda Dibuka Gubri, Kanwil BPN Riau Minta Dukungan Agar Biaya BPHTB Berkurang
Istimewa
Gubri Drs H Syamsuar MSi didampingi Kepala Kantor BPN Riau Drs Lukman Hakim SH dan Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN Sunraizal, SE MM CFrA memukul gong tanda dibuka Rakerda di sebuah hotel dibPekanbaru, Kamis (4/4/2019). 

Rakerda Dibuka Gubri, Kanwil BPN Riau Minta Dukungan Agar Biaya BPHTB Berkurang

TRIBUNPEKANBARU.COM, PELALAWAN - Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau Drs Lukman Hakim SH meminta dukungan dari Gubernur Riau dan Walikota/bupati se-Riau serta DPRD. Permintaan dukungan ini terkait biaya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dalam permintaan yang disampaikan dalam sambutan pembukaan Rakerda disebuah hotel di Pekanbaru, Kamis (4/4/2019), Lukman Hakim meminta agar dibuat peraturan yang berisi tentang pengurangan pengenaan BPHTB.

"Jika memungkinkan pengenaannya nol rupiah," kata Lukman Hakim.

Baca: BPKAD Pelalawan Riau Serahkan Data Wajib Pajak yang Bandel ke Satpol PP

Soal pengurangan pengenaan BPHTB, ternyata Pekanbaru dan Rohul sudah memberlakukannya. Pengurangan pengenaan BPHTB akan mendukung percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Walikota Pekanbaru menerbitkan Perwako Nomor 206 Tahun 2017 tentang Pemberian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan BPHTB.

Sedangkan Bupati Rokan Hulu menerbitkan Perbup Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Kegiatan Persiapan PTSL yang mengacu kepada Surat Keputusan Bersama tiga Menteri yaitu, Menteri ATR/KA BPN, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Ia pun memberikan apresiasi yang sangat tinggi dengan diterbitkan Perwako dan Perbup tersebut. Berharap para Bupati dan Walikota yang lainnya dapat juga mengikuti dengan menerbikan Perwako dan Perbup tentang pengurangan pengenaan lBPHTB.

Dikatakannya, apabila semua bidang-bidang tanah yang berada di seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi Riau terdaftar, selanjutnya proses mutasi tanah dalam hal ini peristiwa hukum (Waris) dan perbuatan hukum (Jual-Beli, Hibah, Tukar-Menukar dan lain-lain), penerimaan pendapatan daerah dari sektor BPHTB akan menjadi signifikan. Selain itu juga akan memudahkan perencanaan pembangunan dikarenakan adanya program PTSL.

Dalam kesempatan ini, Lukman Hakim juga menyampaikan prestasi yang sudah diraih.

Halaman
12
Penulis: Dian Maja Palti Siahaan
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved