Pelalawan

Belum Laporkan LHKPN, Tunjangan Puluhan Pejabat Pelalawan Riau Tak Dibayarkan Pemda

Pemkab Pelalawan menunda pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) puluhan pejabat di lingkungan OPD untuk bulan April ini.

Belum Laporkan LHKPN, Tunjangan Puluhan Pejabat Pelalawan Riau Tak Dibayarkan Pemda
Kontan
ILUSTRASI - Rupiah 

Belum Laporkan LHKPN, Tunjangan Puluhan Pejabat Pelalawan Riau Tak Dibayarkan Pemda

TRIBUNPELALAWAN.COM, PANGKALAN KERINCI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan menunda pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) puluhan pejabat di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bulan April ini.

Pasalnya hingga kini para pejabat tersebut belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaporan LHKPN dilakukan secara online dan batas akhir penyerahan telah lewat satu pekan yakni 31 Maret lalu.

"Yang jelas kami (Pemkab) punya sanksi punya sanksi, TPP pejabat yang bersangkutan tak dibayarkan," terang Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Pelalawan, H Tengku Mukhlis MM, kepada tribunpelalawan.com, Minggu (7/4/2019).

Baca: Skutik Lambretta Segera Mengaspal, Fiturnya Dilengkapi Port USB

Penundaan pembayaran itu, kata Tengku Mukhlis, sesuai dengan amanat dari Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur tentang LHKPN bagi pejabat Pelalawan.

Dalam Perbup itu dijelaskan jika pejabat yang terlambat melaporkan hartanya ke KPK tunjangannya ditahan. Selama tidak ada pelaporan, selama itu pulak TPP ditahan oleh pemda.

Barulah akan dibayarkan jika laporan LHKPN milik yang bersangkutan telah sukses dilaporkan.

"KPK menyarankan begitu. Isi Perbub yakni jumlah wajib dan sanksi," tambah Tengku Mukhlis.

Mantan Kabag Tapem ini memastikan jika para pejabat tersebut sudah dikenakan sanksi penundaan pembayaran tunjangan untuk Bulan April ini.

Jika terus berlanjut, penahanan TPP akan kembali berlanjut ke bulan-bulan berikutnya.

Baca: Ratusan Skater Tampil di Kejuaraan Pekanbaru Extreme Skateboard Competition 2019

Menurut Kepala Bidang Pembinaan Pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Pelalawan, Jasman, menyebutkan pejabat yang hingga kini belum melaporkan LHKPN mencapai 50 lebih.

Ia memastikan jika tunjangan pada Bulan April tidak dibayarkan sebagai sanksi atas keterlambatan pelaporan harta kekayaan ke KPK.

"Yang menahan di OPD masing-masing dimana pejabat yang bersangkutan bekerja. Pastinya bulan April ini sudah kena sanksi," tandas Jasman. (Tribunpelalawan.com/Johannes Wowor Tanjung)

Saksikan juga berita video menarik Tribun Pekanbaru dengan subscribe ke channel YouTube Tribunpekanbaru.com:

Penulis: johanes
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved