Dana PKH Dipakai Kampanye Caleg di Inhil, Bawaslu Sebut Belum Ada Laporan Resmi

Bawaslu Inhil beralasan, pelapor hanya datang untuk menyampaikan informasi dan bukan membuat laporan resmi.

Dana PKH Dipakai Kampanye Caleg di Inhil, Bawaslu Sebut Belum Ada Laporan Resmi
tribun pekanbaru
Anggota Bawaslu Inhil, Andang Yudiantoro 

tribunpekanbaru.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) belum menerima laporan resmi, terkait dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan seorang calon legislatif (caleg) di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Seorang oknum caleg diduga telah memanfaatkan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kepentingan politiknya.

Anggota Bawaslu Inhil, Andang Yudiantoro mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi terkait dugaan pelanggaran tersebut. “Mereka (pelapor) hanya memberikan informasi dan meminta surat tanda telah melapor,” ujar Andang saat dikonfirmasi awak media, Senin (8/4) lalu.

Andang menjelaskan, sedangkan peraturan dari Bawaslu, ketika orang melapor itu idealnya memenuhi syarat material dan formil, seperti siapa yang akan jadi terlapor, siapa yang melapor, dan syarat–syarat pelapor.

“Yang terlapor adalah orang yang sama-sama punya hak pilih, kemudian baru peristiwanya seperti apa. Kebetulan yang menginformasikan itu adalah orang yang bukan menyaksikan peristiwa, tapi dengar dari orang ke orang, pasar ke pasar,” ujarnya.

Ditambahkan, pelapor merupakan orang yang mengetahui peristiwa. Kalau pun tidak, boleh orang lain yang mendengarkan cerita serta harus membawa saksi minimal dua orang.

“Barang bukti yang diserahkan hanya contoh surat suara. Tentu mungkin masih kurang, idealnya bersamaan dengan contoh surat suara yang diserahkan itu uang. Uang itu tidak pakai amplop dan uangnya telah habis,” sebutnya.

Apabila memang ada laporan resmi, menurutnya, Bawaslu hanya mengintruksikan kepada Panwascam untuk menerima laporan beserta barang bukti untuk kemudian dilakukan pengkajian lebih jauh. Jika sudah, Bawaslu akan melakukan klarifikasi dengan memanggil saksi-saksi, para pihak, sampai terlapor akan dipanggil untuk menyimpulkan apakah memenuhi unsur ke penyidik.

“Jika tidak (memenuhi unsur ke penyidik), maka kita akan menutup kasus itu. Kabarnya para pelapor akan kembali mendatangi Panwascam untuk membuat laporan. Untuk kasus ini, kita belum menentukan sikap apakah ini memenuhi unsur pidana atau belum, karena harus terima dulu dan dikaji dulu,” terangnya.

Sebelumnya, seorang caleg di Inhil diduga memanfaatkan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kepentingan politik. Hal tersebut disampaikan warga kepada media melalui seluler. Menurut warga yang merahasiakan identitasnya tersebut, peristiwa itu mulai heboh sejak Sabtu (6/4) lalu.

"Mereka membagikan uang kepada penerima PKH disertai seperti stiker,” ujar warga tersebut, Senin (8/4) lalu.

Perihal temuan ini, dikatakan, awalnya telah dilaporkan kepada Panwascam, namun masih ada syarat yang harus dilengkapi. “Kami nanti lapor lagi ke Panwascam membawa dua saksi. Jika tidak digubris, kami akan laporkan ini ke Panwaslu kabupaten," tuturnya. (odi)

Penulis: T. Muhammad Fadhli
Editor: rinaldi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved