Kampar

Pemkab Kampar Riau Sudah Jatuhi Sanksi Pejabat yang Tidak Serahkan LHKPN

Masa penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi berakhir 31 Maret 2019 kemarin.

Pemkab Kampar Riau Sudah Jatuhi Sanksi Pejabat yang Tidak Serahkan LHKPN
Ist
Ilustrasi 

Pemkab Kampar Riau Sudah Jatuhi Sanksi Pejabat Yang Tidak Serahkan LHKPN

TRIBUNPEKANBARU.COM, KAMPAR - Masa penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi berakhir 31 Maret 2019 kemarin.

Hingga akhir masa penyerahan masih ada juga para pejabat yang tidak melaporkan harta kekayaannya.

Meski sudah diancam dengan sejumlah sanksi tetap saja ada pejabat yang tidak mau menyerahkan LHKPN.

Bulan April 2019 ini jadi waktu bagi para pemimpin daerah menjatuhkan sanksi kepada para pejabat yang tidak tertib tersebut.

Di Kabupaten Kampar sendiri hingga akhir dari penyerahan LHKPN hanya 80 persen lebih dari total pejabat dari eselon 2 sampai 4 yang ada di Kabupaten Kampar menyerahkan laporannya.

Baca: Inilah 8 Racikan Kopi Terunik di Dunia, Ada yang Pakai Kotoran Burung

Baca: Boneka Ditinggal Secara Misterius di Kuburan, Jadi Benda untuk Ungkap Kasus Pembunuhan Seorang Anak

Baca: Inilah 6 Racun Paling Mematikan di Dunia, Kecepatan dan Akibat Reaksinya Mengerikan

Baca: Anastasia Wella Idap 9 Kepribadian Ganda, Kadang-Kadang Jadi Pria, di Lain Waktu Jadi Anak-Anak

Ditanya soal berapa banyak pejabat, Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Yusri, Selasa (9/4) mengaku tidak ingat jelas berapa jumlah pejabat tidak melaporkan, tetapi kalau persentase sekitar 80 persenan.

Yusri mengatakan di bulan April 2019 ini kita sudah menerapkan sanksi kepada para pejabat yang tidak tertib.

"Kita sudah berikan sanksi seperti yang kami ingatkan sebelum masa akhir penyerahan LHKPN tersebut," ucapnya.

Untuk pejabat yang tidak menyerahkan LHKPN pemerintah daerah Kabupaten Kampar memberi sanksi dengan tidak membayarkan TPP dari pejabat tersebut.

"Sanksi ini sudah kita terapkan, ini jadi bukti keseriusan pemerintah Kabupaten Kampar tertib terhadap aturan," ucapnya. (*)

Saksikan juga berita video menarik Tribun Pekanbaru dengan subscribe ke channel YouTube Tribunpekanbaru.com:

Penulis: Ikhwanul Rubby
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved