Kampar

Ombudsman Tanyakan Sengketa Pemerintah dengan Masyarakat Soal Pembangunan Jembatan Merangin Kampar

Ombudsman RI Perwakilan Riau tanyakan sengketa pemerintah dengan masyarakat soal pembangunan Jembatan Merangin di Kampar

Ombudsman Tanyakan Sengketa Pemerintah dengan Masyarakat Soal Pembangunan Jembatan Merangin Kampar
Tribun Pekanbaru/Ikhwanul Rubby
Ombudsman Tanyakan Sengketa Pemerintah dengan Masyarakat Soal Pembangunan Jembatan Merangin Kampar 

Ombudsman Tanyakan Sengketa Pemerintah dengan Masyarakat Soal Pembangunan Jembatan Merangin Kampar

TRIBUNPEKANBARU.COM, KAMPAR - Ombudsman RI Perwakilan Riau tanyakan sengketa pemerintah dengan masyarakat soal pembangunan Jembatan Merangin di Kampar.

Ombudsman RI Perwakilan Riau juga pertanyakan Pemerintah Kabupaten Kampar tentang keluhan masyarakat terhadap proyek pembangunan jembatan kembar Sungai Merangin Kecamatan Kuok.

Ombudsman RI banyak menerima laporan dan keluhan masyarakat terkait proyek pembangunan tersebut, dalam keluhan yang didapat banyak masyarakat tidak terima akibat terdampak proyek pembangunan tersebut.

Baca: Komplotan PERAMPOK BERSENJATA Api di Riau yang Menggasak Mobil Box Rokok Sampoerna Diringkus Polisi

Baca: VIDEO CONFERENCE dengan Mendagri Soal Pemilu 2019, Walikota Pekanbaru Sebut Kekurangan Logistik

Baca: PENGUMUMAN Kelulusan P3K Pemprov Riau Batal Hari Ini, Tunggu Panselnas, Namun tetap Pantau WEBSITE

Baca: 33 Pelamar untuk Mengisi Formasi PPNPNS di Sekretariat Bawaslu Bengkalis Ikuti Tes

Dalam kunjungan Ombudsman RI ke Kampar, pemerintah Kabupaten Kampar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Yusri menjelaskan terkait dengan permasalahan tersebut sudah lama terjadi.

Karena permasalahan tersebut jembatan baru sampai saat ini belum dioperasikan, sementara lalu lintas semakin padat sehingga keberadaan jembatan baru sangat diperlukan.

"Sementara ini jembatan yang digunakan masih jembatan lama," jelasnya.

Ia mengatakan terhadap laporan masyarakat mengenai fungsi jembatan kembar, kondisi masyarakat yang terdampak pembangunan memang berada dibadan jalan.

Ini sangat beresiko lalulintas terlebih dibawahnya adalah sungai dan itu termasuk Daerah Aliran Sungai (DAS) yang sudah lama digunakan fasilitas tersebut.

Sekda memaparkan bahwa dalam permasalahan ini Pemerintah Kabupaten Kampar telah melakukan langkah persuasif terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan.

Halaman
123
Penulis: Ikhwanul Rubby
Editor: Nolpitos Hendri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved