Pelalawan

ULP Berganti Jadi UKPBJ, Wakil Bupati Pelalawan Riau Kukuhkan 19 Pejabat Struktural dan Fungsional

Dalam sambutannya, Wabup Zardewan menyatakan para pejabat baru yang diambil sumpah agar segera mengetahui tugas pokok dan fungsinya.

ULP Berganti Jadi UKPBJ, Wakil Bupati Pelalawan Riau Kukuhkan 19 Pejabat Struktural dan Fungsional
Tribunpelalawan.com/Johannes Wowor Tanjung
Wakil Bupati Pelalawan Zardewan MM melantik 19 pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemkab Pelalawan, Kamis (11/4/2019), di auditorium lantai lll kantor bupati. 

TRIBUNPELALAWAN.COM, PANGKALAN KERINCI- Wakil Bupati Pelalawan, Zardewan MM, mengukuhkan 19 pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan, Kamis (11/4/2019) di auditorium lantai lll kantor bupati.

Adapun pejabat yang dikukuhkan yakni satu orang pejabat administrator Kepala Bagian Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).

Enam orang pejabat pengawas yaitu Budy Rakhmatsyah, Kasubbag Pengelolaan Pengadan Barang dan Jasa Zukri S.Kom, Kasubbag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Herdawati, Kasubbag Pengelolaan LPSE Deni Sasmita, Kasubbag Pengendalian Sekretariat Daerah Tengku Fazal Andrawan, Kasubbag penyusunan program Setda Takimahi Subhayano, dan Kasubbag evaluasi dan pelaporan Setda Muhtar Sanusi. Kemudian 12 orang pejabat fungsional diantaranya dua auditor, satu perawat, dan sembilan guru.

Baca: Empat Kecamatan Ini Daerah Terjauh untuk Pendistribusian Logistik Pemilu di Pelalawan Riau

Baca: Investasi Hingga 20 Juta USD, Investor Korea Bangun Pabrik Kertas di Teknopolitan Pelalawan Riau

Dalam sambutannya, Wabup Zardewan menyatakan para pejabat baru yang diambil sumpah agar segera mengetahui tugas pokok dan fungsinya.

Pelantikan didasari pergantian nomenklatur dimana sebelumnya bernama Unit Layanan Pengadaan (ULP) Setda menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).

"Transformasi dari ULP ke UKPBJ ini otomatis ada tugas-tugas yang bertambah. Mohon ini dipahami dengan baik," imbauh Zardewan.

Para pejabat yang dikukuhkan dalam nama jabatan yang baru segera melaksanakan tugas-tugas pokok pelelangan dan tender untuk pembangunan daerah ke depan.

Baca: Siap-Siap, Satpol PP Pelalawan Riau akan Tindak Pengusaha Penunggak Pajak

Baca: Bupati Pelalawan Riau Pastikan Tunjangan Puluhan Pejabat Ditahan Lantaran Belum Laporkan LHKPN

Mengingat waktu penggunaan anggaran sudah berjalan, tentu haru segera dilaksanakan tender proyek.

Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Pelalawan, Rinto, pengukuhan pejabat administratif dan pengawas serta pejabat fungsional itu khusus untuk Bagian ULP saja.

Hal ini dilakukan untuk mengejar pelaksanaan tender proyek yang menjadi kewenangan dari Bagian ULP.

"Ini memang mendesak dilakukan. Untuk mengejar lelang proyek agar lebih cepat," beber Rinto.

Selain itu, kata Rinto, pengukuhan dan pengambilan sumpah jabatan bagi pejabat ULP ini lantaran adanya perubahan nomenklatur pada Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada ULP.

Sehingga perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan aturan terbaru dari pemerintah pusat.

"Awalnya (pengukuhan) ingin bersamaan dengan OPD lain. Tapi karena ini mau cepat, jadi diduluankan," tandas Rinto. (Tribunpekanbaru.com/Johannes Wowor Tanjung).

Penulis: johanes
Editor: CandraDani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved