Pekanbaru

Terkait TPP Bagi Guru Sertifikasi, Pemko Pekanbaru Masih Tunggu Jawaban Kementrian

Para guru konsultasi langsung dengan Kementrian Dalam Negeri RI serta Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.

Terkait TPP Bagi Guru Sertifikasi, Pemko Pekanbaru Masih Tunggu Jawaban Kementrian
Tribun Pekanbaru/Fernando Sikumbang
Para perwakilan guru sertifikasi di Kota Pekanbaru mengikuti rapat dengar pendapat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pekanbaru, Kamis (4/4/2019). Mereka masih menuntut Pemerintah Kota Pekanbaru menunutut agar Tunjangan Penambah Penghasilan (TPP) guru sertifikasi dibayarkan. 

TRIBUNPEKANBARU.COM,PEKANBARU- Pemerintah Kota Pekanbaru masih menanti jawaban tertulis pasca tim pemerintah kota bersama perwakilan guru mendatangi tiga kementrian beberapa waktu lalu. Pemerintah Kota Pekanbaru masih berkonsultasi perihal Tunjangan Penambah Penghasilan (TPP) bagi guru sertifikasi.

Para guru juga melakukan konsultasi langsung dengan Kementrian Dalam Negeri RI serta Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Para guru juga berkonsultasi ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

"Kami belum menerima jawaban tertulis dari kementrian," jelas Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Muhammad Noer MBS, Rabu (17/4/2019).

Sebelumnya, Walikota Pekanbaru, Firdaus MT para guru sudah sangat paham dengan tuntutannya. Ia menyebut bahwa guru paham bahwa bukan Peraturan Walikota Pekanbaru No.7 tahun 2019 yang melarang TPP.

Baca: Masih Tuntut Solusi TPP, Oknum Guru Sertifikasi Gelar Aksi Diam

Baca: Wali Kota Pekanbaru Akui Masih Tunggu Jawaban Tertulis dari Kementrian Terkait TPP

Baca: Guru Sertifikasi yang Lakukan Aksi Tuntut TPP Tanggapi Rencana Sanksi dari Walikota Pekanbaru

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendikbud RI Nomor 10 tahun 2018 tentang petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil sudah sangat tegas.

Ia menyebut Permendikbud RI sudah sangat tegas mengatur TPP. Guru sertifikasi tidak bisa mendapatkan tunjangan profesi dan TPP sekaligus. Para Guru hanya bisa memperoleh satu tunjangan yang ada.

Firdaus juga kembali mengimbau agar guru tidak aksi turun ke jalan. Ia sudah memerintahkan Inspektorat Kota Pekanbaru untuk memberi sanksi guru yang masih turun ke jalan.

Baca: Bahas Masalah TPP, Guru Sertifikasi Rencana Temui Walikota Pekanbaru Firdaus Hari Ini

Baca: VIDEO: Sekda Pekanbaru Minta Dua Minggu Kaji Perwako yang Hapuskan TPP Guru Sertifikasi

"Jadi kami imbau untuk fokus dampingi siswa untuk menghadapi ujian nasional. Jangan sampai turun ke jalan lagi," ujarnya. (Tribunpekanbaru.com/Fernando Sikumbang)

Penulis: Fernando
Editor: CandraDani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved