Berita Riau

Tolak Perda RTRW Riau, Aktivis Lingkungan di Pekanbaru Gelar Aksi Bentang Spanduk di HBKB

Ada tulisan "Selamatkan Bumi Melayu, Jom Lawan RTRWP Riau." Mereka mengajak masyarakat untuk membubuhkan tanda tangan pada kain putih.

Tolak Perda RTRW Riau, Aktivis Lingkungan di Pekanbaru Gelar Aksi Bentang Spanduk di HBKB
Tribun Pekanbaru/Fernando Sikumbang
Para aktivis lingkungan dari Walhi Riau, Jikalahari, mahasiswa dan sejumlah masyarakat membentang spanduk warna putih terdapat tulisan hijau, Selamatkan Bumi Melayu, Jom Lawan RTRWP Riau, Minggu (21/4/2019). Aksi damai ini merupakan upaya menggalang dukungan publik untuk menolak Perda No.10 tahun 2018 RTRW Provinsi Riau. Aksi berlangsung di area Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB), Jalan Jendral Sudirman, Kota Pekanbaru. 

Tolak Perda RTRW Provinsi Riau, Aktivis Lingkungan di Pekanbaru Gelar Aksi Bentang Spanduk di HBKB

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Puluhan orang aktivis lingkungan dan mahasiswa di Kota Pekanbaru menggelar aksi damai, Minggu (21/4/2019) di area Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru.

Para aktivis lingkungan dari Walhi Riau, Jikalahari, mahasiswa dan sejumlah masyarakat membentang spanduk sepanjang 15 meter. Spanduk warna putih terdapat tulisan hijau.

Ada tulisan "Selamatkan Bumi Melayu, Jom Lawan RTRWP Riau."

Mereka mengajak masyarakat untuk membubuhkan tanda tangan pada kain putih.

Aksi damai ini merupakan upaya menggalang dukungan publik untuk menolak Peraturan Daerah (Perda) No.10 tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau.

Baca: UPDATE HASIL REAL COUNT PILPRES Minggu (21/4/2019) Pukul 12.45 WIB, Data Masuk 9,7 Persen

Para aktivis lingkungan di Riau menyebut ada dugaan perda melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

"Jadi aksi kali ini tidak cuma aksi damai dalam rangka Hari Bumi International. Tapi aksi menolak perda tentang RTRW Provinsi Riau," papar Staf Advokasi dan Kampanye Walhi Riau, Devi Indriani kepada Tribun, Minggu di sela kegiatan.

Menurutnya, perda ini bertentangan dengan sejumlah undang-undang. Ada di antaranya Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Massa menolak Perda RTRW Provinsi Riau terkait pengajuan perhutanan sosial yang mana berkenaan mengatasi konflik sosial, konflik agraria dan ketimpangan ruang di Riau, seolah diperlama dalam RTRW Provinsi Riau 2018-2038.

Halaman
12
Penulis: Fernando
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved