Berita Riau

Pungutan Komite Sekolah Membebani, Gubri Minta Kebutuhan Sekolah Disampaikan ke Pemda

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar, mengaku masih banyak mendapatkan laporan terkait adanya pungutan uang komite di sekolah yang dianggap membebani.

Pungutan Komite Sekolah Membebani, Gubri Minta Kebutuhan Sekolah Disampaikan ke Pemda
Tribun Pekanbaru/Syaiful Misgiono
Rapat Koordinasi (Rakor) Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta program Diklat Pemda se-Provinsi Riau dengan rapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Pauh Janggih, kamplek kediaman Gubernur Riau, Selasa (23/4/2019). Dalam rapat itu Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar, mengaku masih banyak mendapatkan laporan terkait adanya pungutan uang komite di sekolah. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar, mengaku masih banyak mendapatkan laporan terkait adanya pungutan uang komite di sekolah.

Pungutan uang komite tersebut juga banyak dikeluhkan orangtua siswa karena merasa terbebani.

"Kami juga sudah mendapat masukan dari KPK bahwa pungutan itu bisa menimbulkan gratifikasi," kata Syamsuar disela Rapat Koordinasi (Rakor) Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen), serta program Diklat Pemda se-Provinsi Riau dengan rapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (23/4/2019).

Masih adanya laporan pungutan uang komite tersebut, Syamsuar dengan tegas mengatakan, bahwa dirinya kedepan tidak menginginkan lagi adanya pungutan-pungutan di sekolah yang membani orangtua siswa.

Baca: BPBD Tunggu Tambahan Helikopter untuk Antisipasi Kemarau Ekstrim di Bulan Juni

Baca: Boikot Nasi Padang Viral di Medsos, Kvitland Malah Ciptakan Lagu Karena Sukai Nasi Padang - VIDEO

"Artinya kedepan kita harapkan jangan ada lagi beban-beban yang memberatkan anak-anak kita. Karena ada beberapa sekolah masih memberatkan siswa," ujarnya.

Karena itu, mantan Bupati Siak ini menyarankan jika ada kebutuhan sekolah sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan, untuk mengajukan ke pemerintah daerah (Pemda).

"Dengan begitu Pemda bisa membantu pembiayaan-pembiayaan yang sangat dibutuhkan sekolah," sebutnya.

Gubernur mengatakan implementasi pendidikan antikorupsi ini sebagai upaya KPK dan Pemprov Riau meningkatkan kualitas pendidikan di provinsi Riau.

Sementara Koordinator Wilayah II KPK, Abdul Haris mengatakan, rakor tersebut sebagai tindak lanjut dari MoU yang dilakukan KPK dengan kementerian/lembaga seperti Kemendikbud, Kemenristek-Dikti, dan Kemenag tentang insersi pendidikan antikorupsi jenjang dikdasman dan Diklat Pemda, pada rakonas pendidikan antikorupsi di Jakarta.

"Kita harapkan dengan kegiatan ini bisa menciptakan perilaku generasi muda Indonesia antikorupsi," katanya.

Halaman
12
Penulis: Syaiful Misgio
Editor: Hendra Efivanias
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved