Biaya PEMINDAHAN Ibukota Negara ke KALIMANTAN Rp 466 Triliun, Dananya dari APBN atau HUTANG Lagi?
Sebanyak Rp 466 triliun akan habis untuk biaya pemindahan ibukota negara Republik Indonesia, dananya dari APBN atau hutang lagi?
lihat foto
Biaya PEMINDAHAN Ibukota Negara ke KALIMANTAN Rp 466 Triliun, Dananya dari APBN atau HUTANG Lagi?
TRIBUNPEKANBARU.COM - Sebanyak Rp 466 triliun akan habis untuk biaya pemindahan ibukota negara Republik Indonesia, dan Presiden RI Jokowi sudah tegaskan tetap akan memindahkan ibukota negara.
Presiden jokowi kembali menegaskan rencana pemindahan Ibu Kota Indonesia, ke luar Pulau Jawa.
Hal ini diungkapkan Jokowi dihadapan para pejabat negara, dalam acara buka puasa bersama, Senin (6/5/2019).
Baca: SITUNG KPU Akan Diaudit Sesuai Permintaan Sandiaga Uno, TKN Jokowi-Maaruf AJUKAN SYARAT Ini
Baca: Sempat Buka Satu Formulir C1, Rapat Pleno KPU Kepulauan Meranti Akhirnya Tuntas
Baca: Prabowo-Sandi Menang Telak di Kabupaten Bandung, Unggul di 30 dari 31 Kecamatan, Berikut Angkanya
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menjamin pemindahan Ibu Kota Indonesia ini, tak membebani anggaran negara, alias APBN.
Cari skema agar APBN tidak terbebani," ujar Jokowi.
Jokowi tak menjelaskan lebih jauh skema yang akan digunakan pemerintah agar APBN tak terbebani.
Namun, Bappenas sebelumnya menyebut pemindahan Ibu Kota memakan biaya hingga Rp 466 triliun dan akan melibatkan swasta.
Pemindahan itu juga akan dilakukan dalam lima tahun anggaran.
Di hadapan para pimpinan lembaga negara, Jokowi hanya menegaskan bahwa pemerintah serius dalam rencana pemindahan ibu kota ke luar Jawa ini.
Sebab, Jakarta atau Pulau Jawa dinilai sudah tidak ideal karena masalah kepadatan penduduk serta wilayah geografis yang rentan bencana.
"Kita tahu semua bahwa di Pulau Jawa ini sudah dihuni 57 persen dengan total penduduk kita 149 juta orang.
Baca: HASIL Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara KPU Siak, Prabowo-Sandi MENANG, PAN Jadi Partai Pemenang
Baca: HASIL Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilpres 2019 di Riau Prabowo MENANG di Inhu dan Kuansing
Baca: FORM C1 Plano Sempat Dibuka, PLENO Pilpres 2019 KPU Kepulauan Meranti, Prabowo MENANG Jokowi KALAH
Padahal di pulau lain di Sumatera 21 persen, Kalimantan enam persen dan Sulawesi tujuh persen, Papua dan Maluku dua sampai tiga persen," kata Jokowi.
Kepala Negara memastikan pemindahan Ibu Kota ini akan dikonsultasikan dengan seluruh lembaga terkait.
Baik dari sisi hukum maupun sisi politik.
