Jokowi Sebut Pemindahan Ibu Kota Tak Bebankan APBN, Meski Perlu Biaya Rp 466 Triliun!

Jokowi Sebut Pemindahan Ibu Kota Tak Bebankan APBN, Meski Perlu Biaya Rp 466 Triliun!

TRIBUNPEKANBARU.COM- Presiden Joko Widodo menjamin pemindahan Ibu Kota ke luar Jawa tak akan membebani anggaran negara. Hal itu ditegaskan Jokowi dalam acara buka puasa bersama para pimpinan lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/2019).

"Artinya anggaran, kita siap menjalankan keputusan ini, tetapi saya sampaikan ke Menkeu tidak membebankan APBN, cari skema agar APBN tidak terbebani," ujar Jokowi.

Baca: Rencanakan Pemindahan Ibu Kota ke Luar Jawa, Tagar #IndonesiaIbuKotaBaru Trending di Twitter

Baca: Presiden JOKOWI akan Pindahkan IBUKOTA Negara Indonesia ke KALIMANTAN, Benarkah, Kapan? Bukan HOAX

Baca: Ratusan Brimob Dikerahkan ke Jakarta, Kubu Prabowo: Jangan Timbulkan Kesan Ibukota Tidak Aman

Jokowi tak menjelaskan lebih jauh skema yang akan digunakan pemerintah agar APBN tak terbebani.

Rencana pemindahan IBu Kota Negara ke lokasi lain terus bergulir dan Presiden Joko Widoso terus menyampaikan pada setiap kesempatan.

menariknya adalah anggaran untuk pemindahan Ibu Kota Negara tersebut yang diharapkan tidak membebankan negara.

Padahal untuk biaya pemindahan saja diestimasi senilai Rp 466 triliun.

Bappenas sebelumnya menyebut pemindahan Ibu Kota memakan biaya hingga Rp 466 triliun dan akan melibatkan swasta.

Pemindahan itu juga akan dilakukan dalam lima tahun anggaran.

Di hadapan para pimpinan lembaga negara, Jokowi hanya menegaskan bahwa pemerintah serius dalam rencana pemindahan ibu kota ke luar Jawa ini.

Sebab, Jakarta atau Pulau Jawa dinilai sudah tidak ideal karena masalah kepadatan penduduk serta wilayah geografis yang rentan bencana.

Baca: Pemindahan Ibu Kota Dibutuhkan Anggaran Rp 466 Triliun! Darimana Negara Mendapatkannya?

"Kita tahu semua bahwa di Pulau Jawa ini sudah dihuni 57 persen dengan total penduduk kita 149 juta orang, padahal di pulau lain di Sumatera 21 persen, Kalimantan enam persen dan Sulawesi tujuh persen, Papua dan Maluku dua sampai tiga persen," kata Jokowi.

Kepala Negara memastikan pemindahan Ibu Kota ini akan dikonsultasikan dengan seluruh lembaga terkait, baik dari sisi hukum maupun sisi politik.

Ia bahkan menyebut sudah ada tiga daerah yang telah menyiapkan lahan untuk Ibu Kota baru.

"Kami siapkan tiga alternatif daerah yjyanguga menyiapkan lahannya. Ada 80 ribu hektar, 120 ribu hektar, dan 300 ribu hektar," kata Jokowi.