Pilpres 2019

KAPOLRI Angkat Bicara Terkait Kecurangan Pemilu dan Pilpres 2019, Tito: Harus Ada Pembuktian!

Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian akhirnya angkat bicara menyikapi banyaknya tuduhan kecurangan pada Pileg dan Pilpres 2019

KAPOLRI Angkat Bicara Terkait Kecurangan Pemilu dan Pilpres 2019, Tito: Harus Ada Pembuktian!
Tribunnews.com/Yanuar Nurcholis Majid
Kepala Kepolisian RI, Jenderal Tito Karnavian 

KAPOLRI Angkat Bicara Terkait Kecurangan Pemilu dan Pilpres 2019, Tito: Harus Ada Pembuktian!

TRIBUNPEKANBARU.COM - Isu kecurangan Pilpres 2019 yang terus beredar membuat Kapolri angkat bicara.

Penjelasan Resmi Kapolri Tito Karnavian Sikapi Tudingan Adanya Kecurangan di Pemilu & Pilpres 2019 

Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian akhirnya angkat bicara menyikapi banyaknya tuduhan kecurangan pada Pileg dan Pilpres 2019

Menurut  Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian bahwa tuduhan dari pihak-pihak yang menyebut adanya dugaan kecurangan pada Pemilu 2019 meliputi Pileg dan Pilpres 2019 seharusnya disertai dengan proses pembuktian.

Tito Karnavian mengatakan, ada mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang keberatan dengan proses penyelenggaraan pemilu termasuk pada Pilpres 2019.
"Menyimak perkembangan situasi saat ini kita ketahui ada aksi-aksi yang mungkin keberatan atau dugaan-dugaan kecurangan dalam proses yang sudah berlangsung," ujar Tito Karnavian dalam Rapat Kerja terkait evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2019, dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6/2019).

"Menghadapi dugaan-dugaan atau sangkaan kecurangan sebetulnya ada mekanismenya. Jadi tidak bisa dikatakan ini curang tapi tidak ada pembuktiannya," ucap Tito.

Tito menjelaskan, jika dugaan kecurangan itu dilakukan oleh peserta pemilu atau non-penyelenggara, maka pihak yang memiliki bukti dapat melaporkannya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Selanjutnya, Bawaslu dapat melakukan proses non-litigasi dan litigasi atau proses hukum berdasarkan kasus per kasus yang dilaporkan.

Sementara, jika dugaan kecurangan dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilu, maka jalur yang dapat ditempuh adalah melalui pelaporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (tengah) memberi keterangan pada wartawan usai meninjau rutan cabang Salemba Mako Brimob Kelapa Dua pasca kerusuhan di Depok, Jawa Barat, Kamis (10/5).
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (tengah) memberi keterangan pada wartawan usai meninjau rutan cabang Salemba Mako Brimob Kelapa Dua pasca kerusuhan di Depok, Jawa Barat, Kamis (10/5). (kompas.com)

Apabila dugaan kecurangan memiliki unsur pidana, DKPP dapat melimpahkan kasusnya ke Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu).

"Karena yang disebut curang juga memiliki hak untuk membela diri dalam peradilan terbuka dan mekanisme di UU Pemilu itu diatur mengenai hukum acaranya," kata Tito.

"Oleh karena itu kalau ada dugaan kecurangan seharusnya cepat lapor ke Bawaslu. Kalau itu adalah pidana dilempar ke Gakkumdu. Pihak yang melaporkan menyiapkan bukti-buktinya, yang terlapor juga menyampaikan pembelaannya di peradilan terbuka, sampai terbukti," tutur dia.

Dalam rapat tersebut hadir Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Wakil Kepala BIN Teddy Lhaksmana, perwakilan Menko Polhukam dan perwakilan Jaksa Agung.

---

KAPOLRI Angkat Bicara Terkait Kecurangan Pemilu dan Pilpres 2019, Tito: Harus Ada Pembuktian!

Editor: Muhammad Ridho
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved