Berita Riau

27 Pejabat di Bengkalis Belum LHKPN Bakal Diberi Sanksi Pemotongan TPP

Sebanyak 11,4 persen pejabat di Pemerintah Kabupaten Bengkalis belum juga menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke KPK.

27 Pejabat di Bengkalis Belum LHKPN Bakal Diberi Sanksi Pemotongan TPP
Ist
Ilustrasi 

TRIBUNPEKANBARU.COM, BENGKALIS - Sebanyak 11,4 persen pejabat di Pemerintah Kabupaten Bengkalis belum juga menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Padahal batas pelaporan tanggal 30 Maret lalu.

Dijelaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkalis Bustami HY, total ada 88,6 persen dari 228 orang pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN.

Namun, hingga batas waktu pelaporan, masih ada yang belum melaksanakannya.

"Hingga batas toleransi kita kemarin ada sebanyak 11,4 persen dari total pejabat Bengkalis yang tidak melaporkan LHKPN ke KPK. Jumlahnya sekitar 27 orang pejabat," terang Bustami, Minggu (12/5/2019) siang.

Baca: Kelulusan PPPK di 3 Pemda Ditunda, Ini Alasannya

Baca: Pembayaran THR 2 Pekan Sebelum Lebaran, Disnaker Riau Buka Posko Pengaduan di Tiap Daerah

Menurut dia, 27 orang pejabat yang tidak menyelesaikan LHKPN ini segera akan diberikan sanksi.

Sanksi yang diberikan disesuaikan dengan peraturan bupati yang ada.

"Kita terapkan sanksinya, ini sudah tahun kedua penyampaikan LHKPN, tentu penerapan sanksi akan kita pertegaskan," tambah Sekda.

Sanksi yang dipertegas dimaksud Sekda berupa pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).

Pemotongan TPP ini bisa diharapkan bisa menyadarkan mereka yang tahun ini tidak menyampaikan LHKPN.

Baca: Sambut Helat Waisak Nasional, Puluhan Orang Ikut Aksi Donor Darah PSMTI

Halaman
12
Penulis: Muhammad Natsir
Editor: Hendra Efivanias
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved