KPPU Menilai Perang Promo Ojek Online Bisa Akibatkan Monopoli

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Medan mengawasi perang promo antara penyedia layanan ojek online di daerah pasca penyesuaian tarif

KPPU Menilai Perang Promo Ojek Online Bisa Akibatkan Monopoli
Photo by Justin Lim on Unsplash
KPPU Menilai Perang Promo Ojek Online Bisa Akibatkan Monopoli 
KPPU Menilai Perang Promo Ojek Online Bisa Akibatkan Monopoli
TRIBUNPEKANBARU.COM - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Medan mengawasi perang promo antara penyedia layanan ojek online di daerah pasca penyesuaian tarif yang ditetapkan Kementerian Perhubungan.
Ini dilakukan karena dianggap bisa berpotensi memiliki tujuan tertentu hingga monopoli usaha.
Kepala KPPU Kantor Perwakilan Daerah Medan, Ramli Simanjuntak, Senin (13/5) mengatakan konsumen memang bakal menikmati promo yang diberikan oleh masing-masing pelaku usaha.
Namun demikian terdapat kecenderungan bahwa penyedia jasa ojek online untuk memenangkan persaingan dalam program promo yang jor-joran tersebut pasca hengkangnya Uber.
Saat ini penyedia jasa ojek online hanya terdapat dua pemain utama yakni Grab dan Gojek.
Persaingan yang tidak sehat berpotensi pada pelanggaran Undang Undang No.5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
"Ada promo ini pasti konsumen akan menikmati. Ada pilihan-pilihan. Perilaku memberikan promo-promo kalau untuk tujuan menyingkirkan pesaing inilah yang perlu kami teliti dan monitor," ujarnya.
Seperti diketahui, penyesuaian tarif diberlakukan mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan nomor KP 348 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi.
Dari beleid tersebut, terdapat beberapa komponen yang diatur yakni biaya jasa batas bawah, biaya jasa batas atas, biaya jasa minimal dan zonasi.
Untuk wilayah Sumatra Utara, masuk dalam Zona I dengan tarif batas bawah sebesar Rp1.850/km, tarif batas atas Rp2.300/km, dan biaya jasa minimal Rp7.000 hingga Rp10.000 untuk jarak 4 km.
Sementara itu, dalam pemberlakuan tarif baru ojek online, pengamat menilai aktivitas ini memicu masih berlangsungnya perang tarif, promo dan diskon antar penyedia layanan ojek online saat ini.
"Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 348 Tahun 2019 yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara spesifik tentang aturan promo yang menjadi salah satu pemicu perang tarif. Kondisi ini harus menjadi perhatian khusus karena langkah yang diambil pada akhirnya tidak menguntungkan semua pihak," kata pengamat ekonomi, Gunawan Benyamin.
"Ini sebelumnya sudah saya kuatirkan, sebaiknya ojol membentuk asosiasi yang menaungi kepentingan bersama. Jangan dibiarkan sehingga memicu persaingan yang tidak sehat," sambungnya.
Indikasi terjadinya perang tarif ini hanya akan menguntungkan ojol yang memiliki modal besar. Usaha transportasi lain justru akan mengikut apa yang dilakukan perusahaan besar.
Nanti ujung-ujungnya, praktek di lapangan bentuknya monopoli atau oligopoli dan akan muncul ojol yang dominan.
"Jadi sesama pebisnis ojol sebaiknya bertemu, membahas keberlangsungan bisnis mereka. Kita harapkan mediasinya juga dilakukan oleh kementerian perhubungan," ucapnya.
Sebelumnya, mulai 1 Mei 2019 tarif ojek online naik dari Rp2.200 perkilometer menjadi Rp3.100 perkilometer, sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 348 Tahun 2019.
Keputusan ini dinilai banyak pihak akan menurunkan penghasilan pengemudi karena permintaan konsumen juga diprediksi drastis turun. Kesejahteraan para pengemudi berada di ujung tanduk.
Dikhawatirkan dengan ini semua usaha transportasi hanya dikuasai segelintir pihak, dilanjutkan dengan peluang merger dengan perusahaan yang sulit berkembang dan berkompetisi. (ikhwanul ruby)
Penulis: Ikhwanul Rubby
Editor: rinalsagita
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved