Tak Serahkan LHKPN, Caleg Bisa Batal Dilantik

Calon legislatif (Caleg) terpilih di Pemilu 2019 wajib membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebelum dilantik.

Tak Serahkan LHKPN, Caleg Bisa Batal Dilantik
Internet
Ilustrasi 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Sebagai komitmen untuk mendukung pemberantasan korupsi dan transparansi penyelenggara negara, maka calon legislatif (Caleg) terpilih di Pemilu 2019 wajib membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebelum dilantik.
Bila tidak taat melaporkan LHKPN sebelum masa pelantikan, maka Caleg terpilih bisa ditunda pelantikannya. Demikian dikatakan Komisioner KPU Riau Divisi Hukum Firdaus, menurutnya sebuah keharusan bagi anggota DPRD terpilih untuk melakukan LHKPN.
"LHKPN wajib sebelum dilantik, begitu ada penetapan dari KPU penetapan calon terpilih maka harus segera dibuat LHKPN, kalau tidak juga maka terancam tidak dilantik, "ujar Firdaus kepada Tribun, Selasa (14/5).
Menurut Firdaus sebagai penyelenggara negara dalam hal ini DPRD wajib untuk melaporkan harta kekayaan apalagi nantinya setelah adanya keputusan dari MK. "Waktunya masih cukup, setelah putusan MK dan penetapan KPU sebelum proses dilantik, "ujarnya.
Firdaus juga mengingatkan aturan ini bukan isapan jempol belaka. Karena akan tegas terhadap anggota DPRD terpilih yang tidak lapor LHKPN tersebut."Kalau tidak urus LHKPN tidak dilantik," ujar Firdaus.
Sedangkan untuk Caleg DPRD terpilih dari Petahana juga akan diperlakukan sama, mereka juga wajib membuat LHKPN sebagaimana Caleg terpilih yang baru.
"Begitu juga bagi Petahana yang tidak melaporkan LHKPN sama perlakuan nya. Namun petahana biasanya setiap tahun sudah melaporkan. Kalau memang sudah melaporkan awal tahun maka tidak perlu lagi, "ujar Firdaus. (uha)

Penulis: Nasuha Nasution
Editor: Hendra Efivanias
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved