Kuantan Singingi

Bupati Kuansing Riau Belum Serahkan LHKPN ke KPK

Hingga Rabu, Bupati Kuansing, Mursini, belum juga menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK.

Bupati Kuansing Riau Belum Serahkan LHKPN ke KPK
Ist
Ilustrasi 

Bupati Kuansing Riau Belum Serahkan LHKPN ke KPK

TRIBUNPEKANBARU.COM, TELUK KUANTAN - Hingga Rabu (15/5/2019), bupati Kuansing, Mursini, belum juga menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK.

Padahal batas waktu penyerahan yang diberikan KPK sudah lama habis.

Batas waktu penyerahan LHKPN sendiri ditentukan KPK yakni 31 Maret lalu. Bila lewat dari batas waktu tersebut, sanksi menanti. Namun hingga kini, bupati Kuansing Mursini tak kunjung menyerahkan LHKPN.

Kepastian sang bupati belum menyerahkan LHKPN ke KPK didapat dari bawahannya. Yakni Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kuansing, Sudarisman.

"Kalau kita lihat di sistem, (bupati) memang belum masukkan (LHKPN)," kata Sudarisman, Rabu (15/5/2019).

Baca: Waspada Cacar Monyet, Dinkes Pekanbaru Terus Lakukan Pengawasan ke Puskesmas

Dikatakannya, sang bupati lewat ajudannya pernah memasukkan LHKPN ke situs KPK. Saat itu pada periode April, diperkirakan pekan kedua.

Namun, saat dimasukkan, LHKPN sang bupati ditolak sistem KPK. Sang ajudan pun mengadu ke Sudarisman.

"Taunya kita saat ajudan pak bupati ngadu. Kenapa nolak (sistemnya)," terangnya.

Setelah ada aduan dari ajudan tersebut, pihaknya pun melakukan konfirmasi ke KPK. Pihak KPK segera merespon sehingga saat ini bupati Kuansing bisa melaporkan LHKPN.

Halaman
12
Penulis: Dian Maja Palti Siahaan
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved