Berita Riau

Jikalahari Minta Gubernur Riau Hentikan Ekspansi Koorporasi HTI dan Sawit Kuasai Lahan di Riau

Dari seluruh program kerja 100 hari Gubernur Riau, memang masalah reforma agraria dan tora, progresnya belum terlihat,

Jikalahari Minta Gubernur Riau Hentikan Ekspansi Koorporasi HTI dan Sawit Kuasai Lahan di Riau
Tribunpekanbaru.com/SyaifulMisgio
Wakil Koordinator Jikalahari Okto Yugo didamping Asisten 1 Setdaprov Riau, Ahmad Syah Harrofie saat memberikan pemaparan disela Diskusi Capaian Reforma Agraria dalam 100 Hari Kerja Gubernur Riau sekaligus menaja acara Buka Puasa Bersama di Kantor Jikalahari, Jalan Kamboja Pekanbaru, Jumat (17/5/2019). 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menggelar diskusi dengan tema capaian reforma agraria dalam 100 hari kerja Gubernur Riau, Jumat (17/5/2019). Dalam diskusi tersebut hadir Asisten 1 Setdaprov Riau, Ahmad Syah Harrofie mewakili Gubernur Riau Syamsuar.

Pada kesempatan tersebut, Ahmad Syah mengungkapkan, dalam program 100 hari kerja Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau Syamsuar - Edi Natar Nasution Natar Nasution memang salah satu progamnya adalah terkait penyelesaian reforma agraria, perhutanan sosial serta Tora.

Meski sejauh ini progresnya belum terlihat, namun Pemprov Riau akan konsen untuk menyelesaikan persoalan perhutanan sosial di Riau.

"Dari seluruh program kerja 100 hari Gubernur Riau, memang masalah reforma agraria dan tora, progresnya belum terlihat, ini yang akan dikaji langkah-langkah apa yang harus dilakukan kedepan," katanya.

Baca: Gubri Safari Ramadan ke Selatpanjang, Wabup Meranti Harapkan Bantuan Pemprov Bangun Infrastruktur

Baca: Sidak di 2 Dinas Ini, Wagubri Temukan Ada 12 ASN Bolos Kerja

Salah satu upaya yang dilakukan Pemprov adalah dengan melakukan sosialisasi terkait perhutanan sosial ini ke 12 kabupaten kota.

Namun sejauh ini baru 8 kabupaten kota yang sudah di sosialiasikan. Masih ada 4 kabupaten kota lagi yang belum, yakni Bengkalis, Kampar, Rohul dan Pekanbaru.

"Sekarang kita baru pada tatanan sosialisasi, meskipun dilapangan masyarakat sudah tersosialiasi dulu terkait perhutanan sosial ini," katanya,

Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Riau, H Ervin Rizaldi memastikan bahwa perhutanan sosial diperuntukan untuk masyarakat tempatan.

Sehingga dibutuhkan keterlibatan semua pihak untuk mengawasinya di lapangan.

Baca: KPK Imbau Pegawai Negeri Tak Terima Parcel, Ini Tanggapan Wagubri

"Mudah-mudahan kedepan kita bisa jalan bersama. Kawasan hutan yang akan dijadikan perhutanan sosial harus dikembalikan ke masyarakat tempatan, bukan pendatang. Jangan sampai masyarakat tempatan tergusur," katanya.

Halaman
12
Penulis: Syaiful Misgio
Editor: CandraDani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved