Ketua DPW Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Riau Minta Semua Pihak Jaga Keutuhan NKRI

Ketua DPW Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid (BKPRM) Provinsi Riau, H Abdul Wahid, SAg, MIKom, meminta semua pihak menjaga keutuhan NKRI.

Ketua DPW Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Riau Minta Semua Pihak Jaga Keutuhan NKRI
istimewa
Ketua DPW BKPRM Provinsi Riau, H Abdul Wahid 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Ketua DPW Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid (BKPRM) Provinsi Riau, H Abdul Wahid, SAg, MIKom, meminta semua pihak menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dengan menganut azas Pancasila.

Imbauan ini disampaikannya terkait suasana politik jelang pengumuman hasil penghitungan suara pemilihan presiden pada 22 Mei mendatang.

Ia meyakini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertindak sebagai wasit yang adil dan bijaksana. Hal ini terkait kredibilitas lembaga tersebut yang diamanahkan UU sebagai penyelenggara Pemilu serentak 2019. Dan begitu juga dengan Badan Pengawan Pemilihan Umum (Bawaslu).

"Kedua lembaga ini sedang diuji oleh desakan-desakan agar berlaku adil, jujur serta terbuka menjawab berbagai persoalan yang dihadapi peserta Pemilu. Kita dukung KPU dan Bawaslu asalkan sesuai koridor hukum yang ada, " ucap Abdul Wahid, Kamis (16/5).

Indonesia merupakan negara hukum. Dan siapapun yang berada didalamnya harus mematuhi dan mengikuti proses hukum yang ada.

Ia mengatakan, sengketa hasil pemilu, baik pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif bisa dilakukan ke Mahkamah Konstitusi. Karena menurutnya, MK-lah perangkat akhir memutuskan perselisihan hasil.

"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus," ujarnya.

Ia berharap kepada masyarakat sabar menunggu hasil rekapitulasi suara yang dilakukan KPU. Karena dalam aturan yang ada, lembaga tersebutlah penentu akhir pelaksanaan Pemilu.

Semua masalah yang ada berkaitan dengan pemilu hendaknya tidak diselesaikan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, atau di luar koridor konstitusi, melainkan harus diselesaikan melalui mekanisme yang tersedia di Mahkamah Konstitusi atau Gakkumdu untuk pidananya.

Namun, ia meminta kepada penyelenggara Pemilu haruslah berhati-hati dalam mengambil keputusan. Dimana dalam setiap keputusan yang diambil terkait dengan masa depan bangsa ini.
(Tribunpekanbaru.com/nurulq)

Penulis: Nurul Qomariah
Editor: Nurul Qomariah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved