Tak Ada Ujian Susulan pada UNPK

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru belum bisa memastikan kelanjutan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket C program IPA yang terkendala belum adanya soal. Tiga peserta di program IPA juga terpaksa harus menunggu kepastian.

Menurut Panitia UN/UNPK Kota Pekanbaru, Abdul Jamal MPd keada Tribun, dari awal pihaknya memang tidak menerima soal untuk peserta program IPA. Sementara untuk program IPS lengkap. Disdik pun sudah berkoordinasi dengan perguruan tinggi agar masalah ini disampaikan ke provinsi. Tapi sampai ujian dimulai, naskah soal tak kunjung sampai.

Kadisdik Riau juga telah mengetahui masalah ini. Bahkan, sejak hari pertama ujian, Kadisdik sudah berjanji bahwa hari kedua sudah ada naskah. Tapi nyatanya, di hari kedua naskah soal belum juga sampai. "Akhirnya kita undur pelaksanaannya," ungkap Jamal. Tapi Jamal menegaskan bahwa pihaknya tidak berkapasitas untuk mengambil kebijakan terkait keberlangsungan ujian.

Ia menegaskan, sesuai jadwal, untuk UNPK Paket C memang tidak ada istilah ujian susulan. Kalaupun masih berkesempatan ujian, Jamal memperkirakan baru bisa dilakukan saat UNPK tahap dua yang rencana digelar bulan Juli mendatang.

Sementara itu, Penyelenggara UN dari Perguruan Tinggi, Prof Dr Aras Mulyadi DEA memaparkan, untuk ujian paket yang bermasalah, pihak perguruan tinggi sedang mendata peserta yang mungkin diikutkan di jadwal ujian susulan.

Menurutnya, soal untuk program IPA memang telah nihil dari hari pertama. Hal ini telah dilaporkan namun ternyata belum juga dikirim. Menurutnya, pihak perguruan tinggi kini ada pada posisi menunggu data dari Disdik kabupaten/kota. Selanjutnya data itu dikirim ke Puspendik/balitbang Kemdikbud. "Tapi saya pastikan mereka tetap akan ikut ujian," kata Aras.

Menunggu data juga dipaparkan Ketua Penyelenggara UN/UNPK Riau, Sri Petri Haryanti. Menurutnya, data peserta yang gagal ikut ujian akan diminta untuk diserahkan ke Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Sehingga ada keputusan kelanjutannya. Apakah mengikuti ujian susulan atau harus ujian kembali dalam UNPK tahap kedua yang direncakanan bulan Juli mendatang.

Menurutnya, pihak Disdik sebenarnya telah meminta agar dikirimkan naskah soal untuk UNPK IPA sejak awal. Pihak percetakkan pun sudah mengirimkan. Namun, naskah yang dikirim lagi-lagi bermasalah. Tertulis di amplop naskah soal itu untuk program IPA. Tapi isinya justru untuk peserta IPS. Alhasil ujian tetap tak bisa dilakukan.

Sebelumnya, tiga peserta UNPK Paket C program IPA di Kota Pekanbaru batal ujian. Pasalnya, sampai jam ujian dimulai, soal untuk program IPA tak kunjung diterima panitia penyelenggara. Alhasil ketiganya dipulangkan.

Ketua Pelaksana UNPK Kota Pekanbaru, Abdul Jamal MPd menjelaskan, sebagai penyelenggara pihaknya tak bisa membuat keputusan apapun terkait masalah ini. Menurutnya, masalah ini sudah disampaikan kepada penanggungjawab dari provinsi, inspektorat Kemdikbud termasuk ketua UN Riau. Saat itu pihak provinsi berusaha mendatangkan soal. Tapi nyatanya hingga ujian berlangsung, naskah tersebut belum juga sampai.

Menurut Jamal, keputusan apakah ujian ketiga peserta diundur ataupun ditunda hingga UNPK tahap kedua tergantung pihak perguruan tinggi selaku penyelenggara. Tapi, untuk sementara, Disdik Pekanbaru terpaksa memulangkan peserta. "Tapi sudah disampaikan kepada pengelola PKBM dan peserta bahwa Disdik siap untuk menelepon jika naskah soalnya sudah ada," ungkapnya.

Ditegaskan Jamal, masalah makalah soal merupakan tanggungjawab provinsi. Disdik kota hanya berperan sebagai penerima dan penyelenggara. Namun, sebagai bentuk tanggungjawab moral, Disdik Pekanbaru sudah melaporkan masalah ini kepada perguruan tinggi.

Sementara itu, tak sampainya naskah soal mendapat kritikan dari LSM Pemerhati Masyarakat,  Miko Lesmana. Menurutnya, pemerintah sudah menganiaya masyarakat secara sengaja. Buktinya peserta yang sudah berharap bisa ujian, hadir di lapangan ternyata tak bisa ikut. "Ini secara psikologis sudah merciderai peserta. Apalagi bisa saja peserta itu telah memiliki harapan besar mendapat ijazah untuk kebutuhan masa depannya," kata dia.

Menurutnya, pemerintah telah membuka layanan paket C dan membuka pendaftaran. Tapi nyatanya pemerintah sendiri yang tak siap melaksanakan agenda itu. Ini dianggap Miko sebagai bentuk kebohongan publik. Apalagi UNPK ini sebelumnya telah terencana jauh hari oleh pemerintah dan agenda tahunan.

Pengadaan naskah alurnya dari pusat. Disdik juga sudah mengupayakan meminta pengadaan naskah soal lewat perguruan tinggi. Tapi nyatanya respon dari pusat justru sangat lemah. Karena itu, Miko menilai Mendikbud, M Nuh harus mundur. Apalagi pelaksanaan UN kali ini dirasakan paling buruk dari yang sudah pernah dilakukan selama ini. (