Rakyat Papua Harus Dilibatkan Dalam Penerapan Otonomi Khusus

"Kami semua berkomitmen untuk mendorong dialog yang berkualitas dalam menjalin komunikasi antara Papua dan Jakarta dalam mewujudkan hal tersebut," kata Direktur Eksekutif Papua Center Fisip Universitas Indonesia Bambang Shergi Laksmono di Jakarta, Kamis (16/5/2013).

Menurut Bambang, Papua memiliki masalah yang kompleks terkait kesetaraan, pemerintahan, hak asasi manusia dan pembangunan yang belum selesai sejak terintegrasi dengan Indonesia 50 tahun lalu.

 Untuk itu, Bambang meminta penanganan berbagai masalah yang terjadi di Papua, termasuk pelaksanaan otonomi khusus, harus diselesaikan dari perspektif orang Papua, dengan prinsip kearifan dan kebaikan.

 "Momentum ini sangat penting untuk dijadikan referensi untuk meneguhkan komitmen pengabdian Indonesia bagi kesejahteraan masyarakat Papua," ujar Bambang

Ia juga mengungkapkan strategi pembangunan yang mampu memfasilitasi partisipasi secara afirmatif dan dapat memberikan pengakuan terhadap wilayah adat masih perlu dijabarkan.

"Sehingga 50 tahun mendatang, pembangunan di Papua dapat lebih maju dan rakyatnya lebih sejahtera dalam integrasinya dengan Indonesia," katanya.(*)