Wawako Dumai Sesalkan Ulah Kadis TKKP Usir Wartawan

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru Mayonal Putra
TRIBUNPEKANBARU.COM, DUMAI - Heboh gara-gara kepala dinas (Kadis) Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan (TKKP) Dumai, Zulfa Indra dari ruangan kerjanya, Jumat (27/12/2013) kemarin. Apalagi sejumlah media, baik online, cetak maupun televisi memberitakan kasus tersebut. Apalagi, kasus itu terjadi dihadapan enam wartawan serta sejumlah pegawai DTKKP.

Sejumlah stakeholder dan para wartawan di Dumai ramai-ramai memperbincangkan tindakan Zulfa Indra yang melawan UU Pers tersebut hingga Sabtu (28/12/2013) malam. Tak ayal, mulai dari pelaku seni, kepala dinas hingga ke Wakil Walikota Dumai angkat bicara atas sikap kesewenang-wenangan Zulfa Indra kepada wartawan.

Arizal Rahman, reporter Riau Televisi (RTV) mengatakan banyak orang yang mengecam tindakan Zulfa Indra. Hingga malam ini, banyak masuk SMS (Short Message Service) dan pesan BlackBerri Mesenger (BBM) ke HP miliknya. SMS dan pesan BBM tersebut dari berbagai kalangan yang menyatakan mendukung pemberitaan terhadap Kadis yang arogan.

"Banyak sekali masuk pesan, semua pada mendukung agar dia (Zulfa Indra) diproses saja secara hukum. Bahkan, ada petinggi-petinggi yang langsung menelepon saya," ujarnya kepada Tribunpekanbaru.com.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Ijal ini mengatakan kalau dirinya sudah bertemu Wakil Walikota Dumai, dr. Agus Widayat. Menurutnya, Agus Widayat sangat menyesalkan tindakan Kadis TKKP Zulfa Indra.

"Saya sangat menyesalkan tindakan itu. Pers itu salah satu pilar pembangunan dan mitranya pemerintah," ujar Agus Widayat yang diulangi Ijal.

Dijelaskannya, mitra pemerintah yang dimaksud Agus Widayat pers bukan sekedar pemanfaatan yang dijadikan jembatan penyampaian program pemerintah kepada masyarakat.

"Tetapi lebih dari itu. Anda bisa bayangkan kalau media memboikot pemberitaan tentang program pemerintah, masyarakat jadi dirugikan. Sebab, pemerintah tidak mampu langsung menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat. Melalui media, semuanya diuntungkan. Tetapi, media publik juga harus mengkritisi semua pekerjaan pemerintah. Pemerintah jangan alergi dengan tugas dan kontrol para wartawan," tambah Agus Widayat sebagaimana diulangi Ijal. (cr1)