Massa GERAK Minta Polisi Tangkap Istri Bupati Kampar

Laporan wartawan Tribunpekanbaru.com: Rino Syahril

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- Desakan istri Bupati Kampar, Eva Yuliana agar segera ditetapkan sebagai tersangka dan ditengkap atas penganiayaan terhadap Nur Asmi, Kamis (11/9) kembali didengungkan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pekanbaru dan Gerakan Rakyat Kampar (GERAK) di Mapolda Riau.

Namun dihari yang sama unjukrasa tandingan juga dilakukan ratusan masyarakat pro Eva Yuliana yang mengatas namakan Aksi Masyarakat Kampar (AMK)

Unjukrasa dua kubu yang berbeda itu dilakukan berbarengan dengan gelar perkara penganiayaan yang dilakukan Polda Riau bersama Mabes Polri.

Dalam aksi itu mahasiswa HMI Pekanbaru dan GERAK mendesak agar Polda Riau segera menetapkan anggota DPRD Riau periode 2014-2019 tersebut sebagai tersangka. "Apa susahnya menetapkan Eva Yuliana sebagai tersangka," ujar Koordinator Lapangan GERAK Anton dalam orasinya, Kamis (11/9) didepan pintu masuk pagar Mapolda Riau.

Menurut Anton, Polda Riau tampaknya kewalahan menangani kasus Eva Yuliana, sehingga Mabes Polri turun tangan datang ke Pekanbaru. "Oleh karena itu kami minta agar Mabes Polri segera mengambil alih kasusnya dan proses oleh Mabes Polri," kata Anton.

Anto juga menyampaikan, apalagi kasus Eva Yuliana yang ditangani oleh Polda Riau seperti jalan ditempat. "Untuk itu kami menuntut agar kasusnya diusut tuntas dan tangkap Eva Yuliana yang telah menjajah masyarakat kampar," ucap Anton.

Sementara itu masa AMK meminta agar Polda Riau  bersikap transparan dalam menuntaskan kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan Eva Yuliana. Kemudian Gabungan masyarakat dari beberapa desa di Kampar itu jua meminta Kepolisian Daerah (Polda) Riau, tidak tarik ulur terkait kasus yang menjerat Eva.

Menurut mereka, dalam penanganan kasus ini, polisi dirasakan mengulur waktu, dan tidak ada ketegasan pasti apakah istri bupati Kampar ini bersalah atau tidak. "Sudah lama kasus ini bergulir, tapi tidak ada titik terang dari kepolisian. Kita tidak mau, jika perihal yang menimpa Eva digiring keranah politik," ungkap Azmi, selaku Koordinator Lapangan (Korlap).

Menurutnya, ada pihak yang menginginkan Eva selaku wakil ketua DPRD Kampar (saat kejadian,red) agar lengser dari jabatannya, dan mengaitkan hal ini pada perkara dugaan penganiayaan. "Jika buk Eva salah, tindak sesuai hukum, jika tidak bersalah, terangkan secara terbuka dan transparan, kita mau persoalan hukum ini dijalankan dengan benar," katanya lagi.

Dengan berlarut-larutnya masalah tersebut, mengakibatkan banyaknya program kerja dan janji politik Eva Yuliana menjadi terbentur dan terkendala. Karena sesuai hukum, Eva banyak menghabiskan waktu untuk menjalani pemeriksaan, sehingga kegiatan kunjungan kesetiap desa seperti semestinya, tak lagi berjalan baik.

"Sesuai janji politiknya, biasanya buk Eva menyempatkan waktu berkunjung kedesa-desa, tapi karena kasus ini, beliau tak lagi sempat, artinya, kita minta polisi segera menuntaskannya," jelasnya lagi. (*)