Janji Diluluskan, Seorang Perwira Polri Minta Rp110 Juta pada Calon Polisi

Salah satu oknum perwira polisi berpangkat AKBP meminta uang Rp 110 juta kepada dua calon siswa anggota baru Polri dengan janji meloloskan keduanya

Janji Diluluskan, Seorang Perwira Polri Minta Rp110 Juta pada Calon Polisi
Theresia Felisiani/Tribunnews.com
Ilustrasi penerimaan calon siswa polisi. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, KUPANG - Salah satu oknum perwira polisi berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) di kepolisian Daerah (Polda) NTT pernah meminta uang Rp 110 juta kepada dua calon siswa (Casis) anggota baru Polri dengan janji meloloskan keduanya.

Ternyata dua orang ini tidak lolos dan uangnya dikembalikan dengan cara mencicil. Hal ini diungkapkan Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT-NTB, Darius Beda Daton, kepada Pos Kupang, Kamis (11/9/2014) malam. Kasus itu, lanjut Darius, terjadi tahun 2009 dan diketahui ketika ada laporan dari keluarga kedua calon anggota Polri kepada Ombudsman.

"Sekitar lima tahun lalu (2009), itu ada dua pelapor mengatakan mereka sudah memberikan uang Rp 110 juta kepada oknum perwira ternyata tidak lulus. Kemudian mereka minta uang dikembalikan, tapi kami sudah fasilitasi, sudah lapor Irwasda, Irwasum dan mereka juga sudah ketemu dengan oknum perwira itu. Sudah bikin perjanjian, mengembalikan uang itu secara bertahap," jelas Darius.

Data yang diperoleh Pos Kupang dari Ombudsman RI Perwakilan NTT-NTB, diketahui bahwa tahun 2011 ada oknum perwira polisi bernama PDPH yang berdinas di Rumah Sakit Bhayangkari Kupang, tepatnya di ruang Mawar menerima sejumlah uang selama empat kali dengan total Rp 110 juta.

Uang itu diserahkan oleh ULR kepada PDPH untuk meluluskan dua calon siswa Polri atas nama CACT sebesar Rp 60 juta dan CKG sebesar Rp 50 juta.

Namun setelah uang itu diserahkan, dua calon siswa Polri ini tidak lolos sehingga ULR meminta uangnya dikembalikan. Perwira ini sempat membantah menerima uang dan melapor balik ULR. Namun kemudian ada kesepatakan bersama yang dibuat dan perwira polisi ini bersedia mengembalikan uang itu dengan mencicil sebanyak lima kali.  

"Orang itu (perwira polisi) terima betul, karena dia pakai tanda terima. Dua orang itu kasih uang sekitar Rp 110 juta karena dijanjikan untuk meloloskan. Ternyata dua-duanya tidak lulus. Dua-duanya dari Adonara, Flores Timur. Tapi Polda NTT membantu memfasilitasi untuk mengembalikan uang itu, dan itu sudah dilakukan. Nah, kasus ini sebagai salah satu contoh bahwa ada permainan orang dalam," kata Darius.

Kepada wartawan Darius menunjukkan sejumlah surat terkait proses penyelesaian penyerahan dan pengembalian uang itu, seperti surat dari Polda NTT kepada Kapolri. Selain itu, surat dari Ombudsman RI kepada Kapolri dan surat pernyataan mengembalikan uang itu oleh perwira polisi.

Penyerahan uang dari ULR kepada PDPH sebanyak empat kali. Pertama, tanggal 15 September 2009 diserahkan di Ruang Mawar Melatih RS Bhayangkara Kupang sebesar Rp 30 juta.

Kedua, tanggal 30 September 2009 diserahkan di Ruang Mawar Melati RS Bhayangkara sebesar Rp 55 juta. Ketiga, tanggal 16 November 2009 diserahkan di Ruang Mawar Melati RS Bhayangkara sebesar Rp 10 juta. Keempat, tanggal 23 Desember 2009 diserahkan di Ruang Mawar Melati RS Bhayangkara sebesar Rp 15 juta. 

Editor: Muhammad Ridho
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved