OPINI

Riau, Rindu Sederhana di Provinsi Kaya

Perilaku korup itu tak hanya menjangkiti pejabat di tingkat provinsi, tetapi juga menyusup ke segala lini

Riau, Rindu Sederhana di Provinsi Kaya
net
Syahnan Rangkuti

TRIBUNPEKANBARU.COM - Orang bijaksana bukanlah orang yang memperbanyak kebutuhan, tetapi mereka yang mampu membatasi kebutuhan. Dengan cara membatasi diri, ia akan mencapai kepuasan. Ia menghindari tindakan yang berlebihan. (Epikuros, 342-270 SM)

Korup dan boros. Kedua kata itu kini tersemat kepada Riau, provinsi yang dikenal sebagai pusat budaya Melayu. Korup adalah fakta yang tidak terbantahkan.

Tiga gubernur di provinsi itu, setelah masa reformasi 1998, yakni Saleh Djasit (1998-2003), Rusli Zainal (2003-2013), dan Annas Maamun (2014), dijerat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tahun 2010, Transparency International Indonesia menyematkan gelar kota terkorup di negeri ini kepada Pekanbaru, ibu kota Riau.

Perilaku korup itu tak hanya menjangkiti pejabat di tingkat provinsi, tetapi juga menyusup ke segala lini. Bupati/wali kota menjadi raja kecil di daerah, serta pejabat lain terlibat dalam kasus memperkaya diri sendiri, keluarga, dan orang dekatnya.

Azmi Rozali, mahasiswa doktoral di Universitas Nasional, mencatat ada 68 kasus korupsi yang melibatkan petinggi (eksekutif dan legislatif) di seluruh Riau. Selain gubernur, ada lima bupati, dari 12 kabupaten/kota di Riau, yang diadili karena terbelit korupsi. Mereka adalah Bupati Pelalawan Azmun Jaafar, Bupati Kampar Burhanudin, Bupati Siak Arwin AS, Bupati Indragiri Hulu Thamsir Rahman, dan Bupati Rokan Hulu Ramlan Zas. Wakil Bupati Pelalawan Marwan Ibrahim kini diadili terkait dugaan korupsi pengadaan lahan perkantoran.

”Dari 68 kasus korupsi itu, jumlah terdakwanya lebih dari 200 orang. Seperti kasus suap terkait Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau 2012, tersangkanya belasan orang. Kasus korupsi penyalahgunaan izin kehutanan paling banyak menjerat kepala daerah, yakni tiga bupati dan seorang gubernur,” ujar Azmi.

Korupsi kini marak di Riau, diduga karena di provinsi berjuluk ”Lancang Kuning” itu nyaris tidak ada teladan kesederhanaan dari pemimpinnya.

Status duniawi

Dalam istilah Al Azhar, Ketua Lembaga Adat Melayu Riau, pejabat kerap memersonifikasi jabatannya dengan sifat kebendaan duniawi. Apa yang melekat dengan diri pejabat harus bisa meningkatkan status keduniawian, baik dalam bentuk kendaraan, rumah, pakaian, maupun bentuk lain.

”Kepemimpinan di Riau tidak lagi memiliki konsep kesederhanaan. Lebih dominan nafsu duniawi. Padahal, ada konsep wasathiyah yang diadopsi oleh budaya Melayu, yang berarti patut atau sederhana. Pejabat kini mengalami kemakmuran material, tetapi keropos moralnya. Mereka sebagian besar sarjana, tetapi gelar pendidikan tinggi tidak mampu membentuk karakter manusia yang baik,” katanya.

Halaman
12
Editor:
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved