Dorong Pemberian ASI, Pemerintah Cina Berencana Larang Iklan Susu Formula

Menurunnya tingkat kesadaran ibu-ibu untuk memberikan ASI,Cina berencana untuk melarang iklan produk susu formula di negara tersebut.

Dorong Pemberian ASI, Pemerintah Cina Berencana Larang Iklan Susu Formula
shanghaiist
ilustrasi 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Menurunnya tingkat kesadaran ibu-ibu untuk memberikan Air Susu Ibu (ASI) pada anak-anaknya, pemerintah Cina berencana untuk melarang iklan produk susu formula di negara tersebut.

Seperti yang diberitakan oleh CCTV News, legistatif Cina tengah meninjau perubahan draf tentang iklan. Draf aturan ini sudah dibuat dan satu di antaranya adalah melarang pemasangan iklan di media massa atau tempat-tempat publik untuk produk susu, minuman, atau produk lain yang mengklaim sebagai pengganti ASI.

Bagi yang melanggar diusulkan akan dikenai denda hingga 1 juta yuan.

Hal ini dilakukan melihat kurang dari sepertiga jumlah total bayi di Cina yang menerima ASI. Jumlah ini terus merosot meski WHO menyarankan agar memberikan ASI pada bayi di bawah usia enam bulan.

Pemerintah juga sudah mengambil langkah-langkah untuk lebih meningkatkan kesadaran pemberian ASI. Salah satunya dengan menyediakan ruang laktasi di tempat-tempat umum.

Dewan berharap langkah ini dapat meningkatkan pemberian ASI Eksklusif hingga 50 persen hingga tahun 2020.

Langkah ini tentu saja akan menghantam pangsa pasar susu formula yang bernilai 18 miliar dollar AS. Pasar susu formula di Cina terus meningkat dan diperkirakan akan mencapai angka 30 miliar dollar AS pada tahun 2017.

Demikian disampaikan lembaga konsultasi Euromonitor, dan menjadikan China sebagai magnet dari sejumlah perusahaan besar seperti Danone SA, Mead Johnson Nutrition Co dan New Zealand dairy exporter Fonterra Co-Operative Group Ltd.

China juga mulai mengawasi susu formula yang kadar kualitasnya buruk dan memberantas sejumlah malpraktik yang dilakukan korporasi di sektor itu selama dua tahun terakhir lalu memberikan denda khususnya karena mengubah harga susu pada tahun 2013 dan menyelidiki sejumlah lembaga yang menyuap dokter untuk mempromosikan produk tersebut. (*)

Penulis: Sesri
Editor: Sesri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved