Ronny Basista: Idealnya Assesment Bisa Hasilkan Pejabat Terbaik!

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pola penempatan pejabat menggunakan sistem assesment mengacu pada Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) seyogianya bisa mengendalikan praktik KKN yang terjadi selama ini. Terobosan tersebut harus dilakukan secara konsisten sebagai langkah reformasi birokrasi yang fundamental dan substantif. Meski demikian, assesment harus benar-benar menjadikan indikator kapasitas dan integritas calon pejabat sebagai ukuran kelolosan.

"Idealnya pola assesment yang diterapkan saat ini mampu mengikis praktik KKN dalam penempatan pejabat. Jika prosesnya dilakukan transparan serta akuntabel, maka pejabat yang dihasilkan akan lebih baik," kata Ronny Basista, M.Si, dosen di Universitas Terbuka, Kamis (30/4/2015).

Menurutnya, assesment merupakan salah satu sarana mengukur kompetensi calon pejabat. Di sisi lain, pola itu mampu memetakan figur-figur pejabat yang memenuhi kriteria administratif kepegawaian untuk bisa memegang jabatan strategis di birokrasi pemerintahan.

"Semestinya memang penempatan pejabat itu berdasarkan meritokrasi, bukan karena kedekatan apalagi kepentingan politik penguasa daerah, bukan karena selera dan kedekatan," kata Ronny.

Meski demikian, assesment semata merupakan alat. Sementara, pelaksananya adalah orang-orang yang ditunjuk untuk menjalankan proses penilaian. Itu sebabnya, kredibilitas dan independensi tim aksesor atau tim seleksi menjadi sebuah harga mati untuk bisa melakukan tugas seleksi secara objektif.

"Namun demikian, proses assesment bisa berlangsung efektif hanya jika tim seleksi benar-benar kualified, independen dan akuntabel. Tapi, jika mereka bekerja hanya berdasarkan perintah pemberi kerja yang punya konflik kepentingan, maka hasil assesment tidak akan efektif, cenderung menjadi pergantian sampul (chasing) semata," tegasnya.

Menurutnya, tim seleksi idealnya bekerja tanpa di bawah tekanan apalagi pesanan politik. Sebab, esensi dari pola assesment adalah melakukan penilaian kompetensi dan integritas secara terukur dan objektif. Pada sisi yang lain, pertimbangan balas budi, like and dislike apalagi KKN dan penyakit birokrasi lain harus dihentikan.

"Tim seleksi yang handal dan independen bisa melakukan penilaian secara objektif. Percuma, jika penilaian dilakukan
oleh orang-orang yang punya kepentingan. Itu kan sama saja pergantian sampul. Esensi meritokrasinya terabaikan," jelas Ronny.

Ia berharap, jajaran pemkab/ pemko yang masih melangsungkan proses assesment, bisa benar-benar memberikan keleluasaan kepada tim seleksi untuk bekerja secara independen.

"Namun, tim seleksinya pun memang benar-benar orang yang bisa dipercaya, mumpuni dan ahli di bidangnya," pungkas Ronny. (*)