Ketua DPRD Dumai Pertanyakan Pengambil Alihan Terminal Barang Dumai

Tayang: Rabu, 20 Mei 2015 14:04 WIB

Penulis: Fernando | Editor:

Ketua DPRD Dumai Pertanyakan Pengambil Alihan Terminal Barang Dumai

TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN

Sejumlah armada angkutan kota (angkot) menunggu giliran mengisi penumpang di Terminal Kebon Kalapa, Kota Bandung, Senin (30/3/2015). Pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi khususnya jenis premium menjadi Rp 7.400 perliter dua hari lalu, tarif angkot di Kota Bandung belum ada penyesuaian atau belum naik, tapi ada juga sebagian sopir sudah menaikan tarif kepada penumpangnya sekitar Rp 500 hingga Rp 1.000. Para supir angkot di Terminal Kebon Kalapa misalnya mengeluhkan jika kenaikan premium tidak dibarengi dengan kenaikan tarif atau ongkos penumpang, karena berdampak pada berkurangnya pendapatan yang tersedot pada kewajiban mengisi premium hingga full sebelum angkot kembali ke pemilik. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN

Baca Selanjutnya:

Soal Isu Rotasi dan Mutasi Pejabat di Rohul, Bupati Anton: Menunggu Kemendagri

TRIBUNPEKANBARU.COM, DUMAI - Adanya rencana peralihan kewenangan pengelolaan dua terminal transportasi di Dumai oleh Pemerintah Pusat, ternyata mendapat reaksi dari DPRD Dumai. Dewan menilai peralihan itu sebaiknya tidak dilakukan. Sebab sewajarnya aset pusat dihibahkan ke pemerintah daerah.

Tapi saat ini yang terjadi malah aset daerah dialihkan ke Pemerintah Pusat. Hal itu jelas bakal memberi pengaruh besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dumai. Seperti UPT Terminal Barang yang menargetkan pada 2015 mencapai Rp 18 Miliar.

"Ini jadi satu pertanyaan. Seharusnya aset Pemerintah Pusat yang dihibahkan ke Pemerintah Daerah. Namun nyatanya ini aset daerah malah diambil alih pusat," terang Ketua DPRD Dumai, Gusri Effendi kepada Tribun, Rabu (20/5/2015). (*)

Baca selengkapnya di Harian Tribun Pekanbaru edisi BESOK. Simak lanjutannya di www.tribunpekanbaru.com.

FOLLOW Twitter @tribunpekanbaru dan LIKE Halaman Facebook: Tribun Pekanbaru

Sumber: Tribun Pekanbaru