Minggu, 12 April 2026
Pemko Pekanbaru
Super Hub Pemko Pekanbaru

Kelola Ibadah Haji, Arab Saudi Tolak Campur Tangan Pihak Lain

Pemerintahan Arab Saudi tak akan menyerahkan dan mengajak negara lain mengelola ibadah haji, meski insiden Mina kembali terulang

Editor: Sesri
Warta Kota/henry lopulalan
Duta Besa Arab Saudi untuk Indonesia, Mustafa Ibrahim Al Mubarak, menjadi nara sumber pada diskusi bertema Tragedi Mina, Momentum Menata Ulang Penyelenggaraan Haji di Graha Gusdur DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (1/10/2015). Pada diskusi ini, Muhaimin Iskandar mengusulkan dalam menyelesaikan persoalan tersebut, seluruh muslim di dunia harus dilibatkan bukan hanya Arab Saudi dan negara-negara yang menjadi korban warganya. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, JAKARTA - Pemerintahan Arab Saudi tak akan menyerahkan dan mengajak negara lain mengelola ibadah haji, meski insiden Mina kembali terulang dan menewaskan lebih seribuan jemaah haji.

"Saya menantang siapa pun yang merasa bisa mengatur lebih baik dari Arab Saudi," kata Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Mustafa Ibrahim Al Mubarak dalam diskusi di DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (1/10/2015).

Ia mengatakan tidak mudah mengatur jutaan umat Muslim yang melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Pemerintah Arab Saudi sejauh ini sudah mengelola baik, meski beberapa kali sempat terjadi insiden.

"Kita sudah berhasil mengendalikan penyakit, jauh sebelum musim haji. Kita juga telah menutup jalur-jalur tikus," ujar dia.

Terkait robohnya crane di Masjidil Haram pada 9 September disusul tragedi Mina pada 24 September, Pemerintah Arab Saudi tengah melakukan investigasi dan akan diumumkan hasilnya ke publik.

"Mohon tunggu. Apakah yang bertanggungjawab itu pemerintah Arab Saudi atau pihak lain kita akan ungkapkan," beber dia.

Mantan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Anggito Abimanyu, dalam kesempatan sama menerangkan masih banyak kekurangan penyelenggaraan ibadah haji. Ia sempat mengusulkan pembentukan panel bersama untuk menentukan standarisasi pelaksanaan ibadah haji.

"Pengelolaan ibadah haji itu harus multilateral, karena itu menyangkut pertemuan kebudayaan yang berbeda," jelas Anggito. (tribunnews)

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved