Musnaslub Golkar Jalan Terbaik Penyelesaian Dualisme

TRIBUNPEKANBARU.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari UIN Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago menilai, solusi terbaik untuk menyelesaikan konflik di Partai Golkar adalah menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub), pascaputusan Mahkamah Agung.

"Solusi untuk mengahadapi dan memaknai putusan MA adalah Golkar segera mengelar Munaslub, yaitu mengakomodir dan mengagregasi kepentingan dua kubu baik gerbong ARB (Aburizal Bakrie) maupun gerbong Agung Laksono," kata Pangi melui pesan singkatnya, Senin (26/10/2015).

Pangi mengatakan, putusan itu sebenarnya tidak mengakui kepengurusan hasil Munas Bali maupun Munas Jakarta. Sebab, yang diputuskan MA, yaitu mengakui hasil putusan tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Artinya kepengurusan Golkar yang sah dikembalikan ke Munas Riau," kata dia.

Meski demikian, ia mengatakan, penyelenggaraan munaslub diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan kedua kubu. Sehingga, tidak memantik api konflik baru di antara kedua belah pihak.

"Kedua kubu mestinya punya etikat yang baik untuk tidak mempertahankan konflik demi masa depan Golkar," kata dia.

Dorongan menggelar Munaslub muncul sebelum adanya putusan MA. Ketua Tim 10 dari kubu Agung Laksono, Yorrys Raweyai, mendorong kedua kubu partai Golkar untuk segera menggelar Munaslub sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada Desember 2015.

Yorrys khawatir, jika Munaslub tidak dilakukan, maka tidak menutup kemungkinan dualisme kepengurusan Partai Golkar dapat menjadi jurang kehancuran di pesta demokrasi tingkat lokal itu, yang juga dapat berdampak pada Pemilu 2019.

"Melihat situasi internal kepartaian yang sedang tidak menentu berdasarkan kenyataan dewasa ini, bukan tidak mungkin jalur tersebut menjadi pilihan logis dan rasional," kata Yorrys dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/10/2015). (*)